Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini melontarkan usulan kontroversial. Ia mengusulkan vasektomi, prosedur kontrasepsi permanen bagi pria, sebagai syarat bagi keluarga penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah provinsi. Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif kaum pria dalam program Keluarga Berencana (KB) dan pemerataan bantuan.
Vasektomi, yang melibatkan pemotongan atau penyumbatan saluran sperma, akan menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan berbagai bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan rumah tidak layak huni. Dedi berpendapat bahwa beban program KB selama ini terlalu terpusat pada perempuan. "Jangan membebani reproduksi hanya perempuan," tegasnya dalam pernyataan di Bandung. Ia menekankan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam merencanakan keluarga.
Data penerima bansos akan diperiksa untuk memastikan kepesertaan program KB, termasuk vasektomi bagi suami. "Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu," ujarnya.
Related Post
Tujuan utama kebijakan ini, menurut Dedi, adalah pemerataan bantuan. Ia khawatir bantuan pemerintah terkonsentrasi pada keluarga tertentu saja. "Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," katanya. Ia juga menargetkan 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dengan syarat wajib mengikuti program KB.
Selain bansos, program KB juga akan menjadi salah satu kriteria penilaian "Desa Istimewa," yang berhak mendapatkan hadiah stimulus pembangunan hingga Rp10 miliar. Kriteria lainnya meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, angka kematian ibu dan anak, serta penanganan stunting. Usulan ini tentu memicu pro dan kontra di masyarakat, menimbulkan pertanyaan etis dan praktis terkait kebijakan tersebut.
Leave a Comment