mediaseruni.co.id – Gejolak dunia yang terus berlanjut kini menuntut kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan demi menjaga denyut nadi perekonomian nasional. Fokus utama tertuju pada ketahanan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Jika Rupiah mampu berdiri kokoh, dampaknya akan terasa positif bagi sektor keuangan dan dunia usaha, sekaligus mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Aslan Lubis, Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan OJK, tahun ini menyajikan ujian berat bagi sektor jasa keuangan. Rintangan yang menghadang tidaklah ringan, baik yang berasal dari situasi global yang tak menentu maupun dinamika domestik. Di kancah internasional, perang Iran-Amerika Serikat masih berlanjut, ditambah tren proteksionisme yang semakin kuat di banyak negara, dimulai oleh Amerika Serikat.
"Semua faktor ketidakpastian ini kemudian mengganggu jalur distribusi dunia, khususnya energi. Kita tahu bersama, Indonesia kini menjadi net importir, terutama untuk minyak," jelas Aslan dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Related Post
Menyikapi besarnya tantangan ini, Aslan berpandangan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang bisa mengklaim mampu menyelesaikan masalah sendirian. Oleh karena itu, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi sebuah keniscayaan. Bank Indonesia, misalnya, telah menaikkan tingkat bunga kebijakannya hingga 125 basis poin sejak Mei 2026. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga melakukan penghematan belanja negara, termasuk untuk program Makan Bergizi Gratis tahun depan, demi menjaga stabilitas Rupiah dan daya tahan keuangan negara.
"Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini," tambah Aslan.
Di sisi lain, ekonom dari Universitas Indonesia Telisa Falianty menyoroti bahwa penguatan harmonisasi antara kebijakan fiskal dan moneter adalah kunci utama menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan yang terus meningkat. Keselarasan antara Kementerian Keuangan yang berkantor di Lapangan Banteng dan Bank Indonesia di Kebon Sirih harus berjalan seimbang, tanpa ada dominasi salah satu pihak. Jika salah satu sektor terlalu menguasai, risikonya adalah memicu ketidakstabilan ekonomi nasional.
"Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality," tegasnya.
Telisa juga menambahkan bahwa pergerakan kebijakan fiskal menghadapi kendala transmisi ke daerah. Pemangkasan alokasi dana untuk wilayah guna dialihkan ke program prioritas nasional memerlukan koordinasi dan sinkronisasi yang mulus antara pemerintah pusat dan daerah. "Ya agar pelayanan publik dasar tidak terganggu," ujarnya.
Dari sudut pandang transmisi ke sektor riil, meskipun pertumbuhan kredit secara makro menunjukkan pemulihan, penyalurannya masih terkonsentrasi pada perusahaan raksasa seperti industri sawit, nikel, CPO, dan kredit investasi proyek. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM dan kredit modal kerja masih belum signifikan. Kondisi ini sejalan dengan penurunan kemampuan belanja masyarakat kelas menengah, yang tercermin dari pergeseran perilaku keuangan.
"Mulai dari fenomena maraknya pengurasan simpanan hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau ‘manja’," pungkas Telisa.
Tinggalkan komentar