Jakarta (mediaseruni.co.id) – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam mempercepat realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian integral dari strategi transisi energi bersih nasional.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebuah badan khusus yang bertugas mengawal program energi nuklir nasional, kini memasuki tahap akhir harmonisasi.
"NEPIO ini krusial. Kita butuh landasan hukum yang kuat dari sisi organisasi dan tata laksana agar percepatan pembangunan PLTN bisa berjalan efektif," ujar Yuliot di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Related Post
Menurut Yuliot, saat ini rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait NEPIO telah rampung disusun dan sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian sebelum diundangkan. Keberadaan Perpres ini diharapkan dapat mempercepat langkah-langkah persiapan pembangunan PLTN.
Sebelumnya, pemanfaatan energi nuklir telah secara resmi masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Pemerintah menargetkan PLTN pertama di Indonesia dapat beroperasi secara komersial pada tahun 2032. Langkah ini menandai babak baru dalam diversifikasi sumber energi nasional dan komitmen Indonesia terhadap energi bersih.
Tinggalkan komentar