Padang Pariaman, mediaseruni.co.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melontarkan kritik tajam terhadap lambatnya penanganan rehabilitasi sawah terdampak bencana di Sumatera Barat. Kunjungan langsungnya ke Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, mengungkap fakta bahwa meski anggaran telah digelontorkan sejak awal tahun, progres di lapangan masih jauh dari harapan.
Amran menegaskan bahwa pemerintah pusat telah bergerak cepat sejak awal bencana terjadi, termasuk menyalurkan berbagai bantuan untuk percepatan pemulihan sektor pertanian. Namun, ia menyayangkan implementasi di daerah yang masih tersendat akibat persoalan birokrasi dan koordinasi yang kurang optimal.
"Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tapi yang kami lihat di lapangan masih lambat," tegas Mentan Amran dengan nada prihatin.
Related Post
Ia merinci, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana signifikan untuk pemulihan di wilayah terdampak. Khusus untuk rehabilitasi sawah rusak seluas sekitar 7.000 hektare di Sumatera Barat, seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, dengan total mencapai Rp455 miliar.
"Dengan alokasi dana sebesar itu, tidak ada alasan lagi untuk lambat. Ini adalah investasi penting untuk keberlanjutan produksi pangan dan kesejahteraan petani," ujarnya, menekankan urgensi penyelesaian proyek ini.
Mentan Amran secara tegas meminta seluruh pihak terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk segera berkolaborasi dan menuntaskan rehabilitasi dalam waktu satu bulan ke depan. Keterlambatan ini berpotensi menghambat pemulihan ekonomi lokal dan mengancam ketahanan pangan di daerah tersebut, mengingat peran vital sawah sebagai tulang punggung mata pencarian petani.
Desakan ini menjadi penekanan serius dari pemerintah pusat agar dana yang telah dialokasikan dapat termanfaatkan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan petani dan keberlanjutan produksi pangan nasional.
Tinggalkan komentar