mediaseruni.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berdiri di garda terdepan dalam mendukung visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama organisasi pengusaha tersebut adalah mengawal target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok pada angka 8 persen.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata dunia usaha dalam membantu pemerintah melakukan akselerasi ekonomi. Dalam peta jalan yang dicanangkan, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang terukur. Proyeksi dimulai dari level saat ini di angka 5,1 persen, kemudian merangkak naik ke 5,6 persen, menyentuh angka 6 persen pada tahun mendatang, hingga akhirnya mencapai target puncak di angka 8 persen.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa sinergi antara sektor swasta, pemerintah, dan parlemen adalah kunci utama. Menurutnya, cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah memerlukan dukungan penuh dari seluruh elemen pelaku usaha.
"Kadin berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan pemerintah dan DPR. Kami ingin memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden dapat terealisasi secara bertahap melalui kolaborasi yang solid," ujar Anindya dalam acara peringatan HUT ke-58 Kadin di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Anindya meyakini bahwa target tersebut sangat mungkin dicapai. Meski tantangan global masih penuh ketidakpastian dan keraguan pasar, ia melihat adanya peluang besar di tengah masa transisi pemerintahan saat ini. Ia mendorong para pelaku usaha untuk tidak ragu melakukan ekspansi bisnis secara agresif guna menangkap momentum pertumbuhan yang sedang dibangun.
Lebih lanjut, Anindya menjelaskan mengapa peran sektor swasta menjadi sangat krusial. Ia menyoroti bahwa ketergantungan pada belanja negara saja tidak akan cukup untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini dikarenakan porsi belanja pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) relatif terbatas.
"Belanja pemerintah hanya berkontribusi sekitar delapan persen terhadap total PDB. Artinya, sisa mesin penggerak ekonomi yang sangat besar ada di tangan dunia usaha. Melalui konsumsi domestik, aktivitas ekspor-impor, serta arus investasi yang kuat, kita bisa mendorong angka pertumbuhan tersebut," tambahnya.
Selain fokus pada pertumbuhan, Kadin juga tengah memperjuangkan penguatan posisi kelembagaan melalui revisi regulasi yang sedang dibahas di DPR. Perubahan undang-undang ini diharapkan dapat mempertegas peran Kadin dalam proses perumusan kebijakan nasional. Dengan payung hukum yang lebih kuat, Kadin ingin memastikan bahwa suara dunia usaha didengar sejak tahap awal perencanaan regulasi, tanpa harus bergantung pada anggaran negara (APBN) dalam menjalankan fungsi-fungsi strategisnya.
Tinggalkan komentar