mediaseruni.co.id – Keresahan para peternak mengenai lonjakan harga pakan yang tidak masuk akal akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman angkat bicara terkait isu miring mengenai adanya praktik mafia yang diduga kuat menjadi dalang di balik mahalnya biaya produksi pakan ternak di tanah air.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Jumat (9/10/2026), Amran memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat permainan harga yang mencekik para pelaku usaha kecil dan menengah di sektor peternakan. Meskipun tidak merinci secara detail mengenai modus operandi kelompok tertentu, Amran menegaskan bahwa upaya pemberantasan praktik curang di sektor pangan sedang berjalan secara masif.
Amran mengungkapkan bahwa hingga saat ini, aparat penegak hukum telah berhasil mengamankan sedikitnya 102 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus terkait manipulasi pangan. Angka ini bukanlah jumlah yang sedikit, dan Mentan memberikan peringatan keras bahwa jumlah tersebut masih sangat mungkin untuk terus bertambah seiring dengan pendalaman kasus-kasus baru di lapangan.
"Jika ditanya apakah sudah ada yang ditangkap karena mempermainkan pangan, jawabannya sudah ada. Hingga hari ini, tercatat ada 102 tersangka. Namun, jika ke depan ditemukan lagi pihak yang mencoba bermain-main dengan urusan pangan, insyaallah jumlah tersangka akan terus bertambah," tegas Amran di Jakarta.
Lebih lanjut, Mentan menekankan bahwa komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan tidak hanya menyasar pihak eksternal atau spekulan di pasar. Ia menegaskan bahwa pembersihan praktik mafia ini juga dilakukan secara internal di tubuh Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri. Pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pegawai yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi atau manipulasi yang merugikan sektor pertanian dan peternakan.
Amran membeberkan bahwa sejumlah pegawai Kementan telah dijatuhi sanksi berat, mulai dari pemecatan hingga proses hukum pidana. Ia bahkan menyebutkan bahwa ada oknum pejabat di level tinggi, yakni setingkat direktur, yang saat ini tengah menjalani masa hukuman di penjara akibat keterlibatannya dalam kasus hukum.
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat, khususnya para peternak yang menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional. Dengan adanya penindakan hukum yang tanpa pandang bulu, diharapkan rantai distribusi pangan dan pakan dapat kembali normal, sehingga harga di tingkat produsen tidak lagi dipermainkan oleh segelintir kelompok yang hanya mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat.
Pemerintah berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan mafia pangan yang selama ini bekerja di bawah tanah. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para peternak dalam menjalankan usahanya tanpa dihantui oleh ketidakpastian harga pakan yang fluktuatif akibat permainan pasar.
Tinggalkan komentar