Jakarta – Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang kini menembus angka Rp16.250 per liter mulai berlaku, memicu kekhawatiran serius di kalangan ekonom. Kenaikan signifikan sebesar 32 persen ini, menurut para ahli, dipandang bukan sekadar beban bagi kalangan atas, melainkan ancaman nyata terhadap daya beli jutaan masyarakat kelas menengah di Indonesia.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menegaskan bahwa pandangan yang menyederhanakan pengguna Pertamax hanya sebagai "orang kaya" adalah keliru besar. "Pengguna Pertamax adalah spektrum luas, termasuk pekerja, pegawai, guru, pengemudi ojek online, dan jutaan individu dari kelas menengah yang selama ini memilih kualitas BBM yang lebih baik untuk mobilitas mereka," jelas Askar, seperti dikutip dari mediaseruni.co.id pada Sabtu (13/6/2026).
Askar menambahkan, jika selisih harga antara Pertamax dan BBM bersubsidi terlalu lebar, masyarakat dihadapkan pada dua pilihan sulit: merogoh kocek lebih dalam atau beralih ke Pertalite. Opsi terakhir ini, menurutnya, justru akan menambah beban subsidi pemerintah karena Pertalite adalah BBM yang mendapatkan dukungan fiskal dari negara.
Related Post
Lebih lanjut, Askar mewanti-wanti bahwa lonjakan harga Pertamax ini akan memiliki efek domino yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Dampak yang diperkirakan meliputi penurunan daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class, peningkatan jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga bahan pangan, transmisi penyesuaian suku bunga kredit yang lebih cepat, lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kuartal ketiga, serta potensi peningkatan kriminalitas dan gejolak sosial.
Senada, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyoroti konsekuensi jika harga Pertamax naik tanpa diikuti penyesuaian harga Pertalite. "Akan terjadi lonjakan permintaan Pertalite, yang pada gilirannya akan membengkak kuota dan subsidi BBM pemerintah," ungkap Huda. Ia juga mengingatkan bahwa pembatasan melalui sistem QR code, meskipun bertujuan baik, seringkali tidak efektif sepenuhnya di lapangan karena masih maraknya praktik penjualan Pertalite di luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Situasi ini menuntut perhatian serius dari pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal negara dengan perlindungan daya beli masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang kian kompleks. Kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, bukan sekadar angka di papan harga, melainkan cerminan dari potensi gejolak yang lebih luas di tengah masyarakat.
Tinggalkan komentar