JAKARTA – Gelombang protes buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 kembali memanaskan diskusi ekonomi nasional. Di tengah tuntutan revisi dari serikat pekerja, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia angkat bicara, menyoroti kompleksitas isu ini yang bersentuhan langsung dengan daya tarik investasi dan posisi kompetitif Indonesia di kancah global.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa penetapan upah minimum bukan sekadar angka, melainkan cerminan iklim usaha yang berkelanjutan. Berbicara di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026), Anindya mengakui bahwa perdebatan seputar besaran upah selalu menjadi titik pro-kontra antara pengusaha dan pekerja.
"Dari sudut pandang dunia usaha, isu upah minimum memang selalu memicu diskusi yang intens," ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama harus tertuju pada bagaimana Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara tetangga, baik untuk investasi domestik maupun penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI). "Yang paling krusial adalah menjaga daya saing Indonesia agar tetap menarik bagi investor global," tambah Anindya.
Anindya tidak menampik pentingnya UMP bagi kesejahteraan pekerja. Namun, ia mengingatkan bahwa biaya operasional perusahaan tidak hanya bertumpu pada upah. Komponen lain seperti biaya logistik, energi, dan berbagai regulasi turut memegang peranan vital dalam menentukan kelangsungan usaha.
"UMP memang sangat penting, tetapi sama pentingnya juga dengan efisiensi logistik, ketersediaan energi yang kompetitif, dan faktor-faktor lain yang membentuk total biaya produksi," jelasnya. Ini menunjukkan bahwa pengusaha harus mempertimbangkan seluruh ekosistem biaya agar perusahaan tetap beroperasi dan mampu menciptakan lapangan kerja.
Dengan demikian, Kadin menggarisbawahi perlunya pendekatan yang seimbang dalam menyikapi tuntutan upah. Kesejahteraan buruh adalah prioritas, namun keberlanjutan dunia usaha dan kemampuan Indonesia menarik investasi juga tidak kalah penting. Mencari titik temu antara aspirasi pekerja dan realitas ekonomi global menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(Anggie Ariesta)
Tinggalkan komentar