JAKARTA – Gejolak geopolitik di Timur Tengah kembali menyoroti kerentanan ketahanan energi Indonesia. Eskalasi konflik antara blok Amerika Serikat-Israel dan Iran berpotensi besar menimbulkan disrupsi pada rantai pasok minyak dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) global, terutama yang melintasi jalur maritim strategis Selat Hormuz. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan implikasi serius bagi stabilitas pasokan dan harga energi di Tanah Air.
Pengamat Energi, Sofyano Zakaria, menegaskan bahwa dinamika politik global, khususnya di Timur Tengah, memiliki dampak nyata terhadap Indonesia. Berbagai pernyataan dari Presiden maupun pejabat tinggi pemerintah mengindikasikan kewaspadaan terhadap potensi gangguan pasokan minyak dan LPG yang selama ini diimpor Indonesia dan wajib melewati Selat Hormuz. "Selat Hormuz merupakan urat nadi distribusi energi paling vital di dunia. Setiap ketegangan militer di kawasan tersebut secara langsung meningkatkan risiko terhadap kelancaran pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor minyak dan LPG," ujar Sofyano, Senin (16/3/2026), seperti dikutip dari mediaseruni.co.id.
Oleh karena itu, kewaspadaan pemerintah dalam menyikapi situasi tersebut merupakan langkah yang tepat. Sofyano mengapresiasi visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan program elektrifikasi nasional sebagai sebuah political will yang strategis. Namun, ia menekankan bahwa program ini harus dirancang secara matang dan komprehensif agar benar-benar efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam implementasinya. "Program elektrifikasi memang menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Namun bentuk dan skema implementasinya perlu dikaji secara mendalam agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan," tambahnya.
Related Post
Indonesia, menurut Sofyano, sebenarnya memiliki kapasitas produksi listrik yang melimpah, bahkan di beberapa wilayah tercatat mendekati kondisi oversupply. Kondisi ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal melalui program elektrifikasi yang terencana dengan baik, sehingga kelebihan pasokan listrik dapat diserap oleh sektor rumah tangga maupun transportasi. Selain itu, ketersediaan cadangan batu bara nasional yang substansial juga perlu menjadi pertimbangan dalam merancang strategi energi nasional. Pemanfaatan sumber daya domestik ini dapat menjadi salah satu langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan energi apabila konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada distribusi energi global.
Sofyano menilai bahwa program elektrifikasi dapat dilakukan secara bertahap, khususnya untuk menggantikan penggunaan energi yang bahan bakunya masih bergantung pada impor. Salah satu contoh konkret adalah mendorong penggunaan kompor listrik sebagai alternatif pengganti kompor LPG di sektor rumah tangga. Langkah ini tidak hanya berpotensi mereduksi impor LPG, tetapi juga dapat meningkatkan pemanfaatan listrik nasional yang saat ini masih berlebih.
Namun demikian, Sofyano menyoroti rencana kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan memberikan insentif kepada masyarakat untuk mengonversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut kurang tepat apabila dilihat dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat. "Walaupun masyarakat mendapatkan insentif, mereka tetap harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dari kantong sendiri karena biaya konversi motor ke listrik pada kenyataannya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai insentif yang diberikan pemerintah," jelasnya, menggarisbawahi pentingnya pertimbangan daya beli masyarakat dalam setiap kebijakan insentif.
Dengan demikian, menghadapi kompleksitas tantangan eksternal dan kebutuhan transformasi energi domestik, Indonesia dituntut untuk merumuskan strategi energi yang adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat.
Tinggalkan komentar