mediaseruni.co.id – Ketegangan yang sempat memicu kericuhan antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan sejumlah pekerja proyek di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, akhirnya menemui titik terang. Insiden yang sempat viral dan memicu kekhawatiran warga tersebut dipastikan tidak akan berlanjut ke meja hijau. Keputusan ini diambil setelah melalui proses koordinasi dan musyawarah panjang guna menjaga kondusivitas di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan pernyataan resmi terkait penyelesaian kasus tersebut. Menurutnya, langkah terbaik yang diambil adalah dengan mengedepankan dialog daripada menempuh jalur hukum formal. Hal ini dilakukan untuk meredam ketegangan yang sempat terjadi di lapangan, terutama setelah adanya laporan mengenai bentrokan fisik yang melibatkan petugas di sekitar kawasan Kolam Renang Bulungan dan kompleks Kejaksaan Agung.
"Apakah ini ditindaklanjuti secara hukum atau bagaimana, saya sudah sampaikan, ‘Sudahlah, didialogkan saja, dimusyawarahkan’. Dan akhirnya, perkara ini tidak diproses secara hukum," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Selasa (13/10).
Pramono juga memberikan klarifikasi penting terkait akar permasalahan yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian. Ia menepis kabar miring yang menyebutkan bahwa bentrokan tersebut dipicu oleh penertiban pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan temuan di lapangan, insiden tersebut murni terjadi saat petugas tengah menjalankan tugas rutin.
"Peristiwa yang terjadi di Bulungan antara Satpol PP dengan orang yang dianggap berjualan, sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan pedagang tersebut," tegas Pramono. Ia menjelaskan bahwa pada saat kejadian, fokus utama petugas di lapangan adalah melakukan penertiban terhadap parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Meskipun mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, Pramono menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap tindakan penertiban. Ia berpesan kepada seluruh jajaran perangkat daerah, termasuk Dinas Satpol PP, agar tetap mengedepankan komunikasi yang baik dengan masyarakat atau pihak-pihak yang terdampak penertiban.
"Penertiban itu memang penting untuk menjaga ketertiban kota, tetapi kita tidak boleh kehilangan aspek silaturahmi dan kebersamaan. Pendekatan persuasif harus tetap menjadi prioritas," tambahnya.
Sebagai informasi, kericuhan ini bermula pada Senin kemarin saat petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang melakukan operasi penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima di area tersebut. Situasi yang semula terkendali mendadak memanas hingga terjadi bentrokan fisik. Pasca-insiden tersebut, pihak perusahaan atau PT terkait yang terlibat dalam proyek di lokasi tersebut juga telah mendatangi Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan kronologi lengkap terkait kejadian tersebut. Dengan keputusan musyawarah ini, diharapkan stabilitas keamanan di kawasan Jakarta Selatan kembali normal.
Tinggalkan komentar