Jakarta, mediaseruni.co.id – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kembali menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi utang proyek yang membengkak hingga mencapai USD 7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
Purbaya menyerahkan tanggung jawab pengelolaan utang tersebut kepada BPI Danantara, perusahaan yang menaungi KCIC. Ia berpendapat, Danantara seharusnya mampu mengelola utang tersebut secara mandiri melalui keuntungan yang dihasilkan dari operasional Whoosh.
"Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Related Post
Menurut Purbaya, pemisahan tanggung jawab antara sektor swasta dan pemerintah dalam pengelolaan utang Whoosh sangat penting. "Harusnya mereka manage dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegasnya.
Menanggapi polemik ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang mencari solusi untuk meringankan beban keuangan proyek Kereta Cepat Whoosh. Prasetyo mengungkapkan pentingnya keberadaan kereta cepat dalam mendukung mobilitas masyarakat antara Jakarta dan Bandung. Bahkan, ia menyampaikan aspirasi agar proyek ini dapat diperluas hingga Surabaya, Jawa Timur.
"Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu (12/10/2025).
Pernyataan Istana ini mengindikasikan adanya upaya serius dari pemerintah untuk mencari solusi terbaik terkait masalah keuangan yang membelit proyek strategis nasional ini. Perkembangan selanjutnya akan menjadi perhatian publik, khususnya terkait kelanjutan operasional dan ekspansi proyek Kereta Cepat Whoosh.
Tinggalkan komentar