mediaseruni.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi melakukan transformasi besar dalam mekanisme penyaluran insentif operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil guna menyempurnakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi fokus utama pemerintah. Perubahan ini menandai berakhirnya sistem pemberian insentif tetap yang selama ini diterapkan di lapangan.
Mulai Oktober 2026, skema pemberian dana operasional bagi unit-unit dapur pengolahan tidak lagi menggunakan sistem nilai rata. Jika sebelumnya setiap SPPG menerima dana insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari tanpa memandang jumlah porsi yang dihasilkan, kini aturan tersebut telah dibatalkan. Sebagai gantinya, BGN memperkenalkan sistem berbasis volume, di mana insentif akan dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan yang berhasil didistribusikan kepada masyarakat.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa kebijakan baru ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada 5 Oktober 2026. Dalam skema yang baru, setiap porsi makanan yang disalurkan akan dihargai sebesar Rp2.000 sebagai insentif operasional. Dengan demikian, besaran dana yang diterima oleh setiap SPPG akan sangat bergantung pada kapasitas produksi dan luasnya jangkauan layanan mereka terhadap penerima manfaat.
Perubahan fundamental ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih sehat dan akuntabel. Sudaryono menjelaskan bahwa kebijakan lama dianggap kurang tepat karena memberikan kompensasi yang sama rata kepada seluruh unit, meskipun beban kerja dan skala pelayanan antar-dapur sangat berbeda jauh. Melalui penyesuaian ini, BGN ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan beban kerja nyata di lapangan.
"Kami tidak lagi menggunakan pendekatan pemerataan yang menyamaratakan semua pihak. Fokus kami sekarang adalah menerapkan asas kewajaran, kebenaran, efisiensi, dan yang paling utama adalah asas keadilan," ungkap Sudaryono melalui keterangan resminya. Menurutnya, sistem berbasis porsi ini akan mendorong setiap unit pelayanan untuk bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat.
Secara lebih mendalam, BGN telah membedah struktur anggaran program Makan Bergizi Gratis secara transparan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp15.000 per porsi, pemerintah telah membaginya ke dalam tiga pilar utama. Pertama, Rp10.000 dialokasikan sepenuhnya untuk bahan baku dan penyusunan menu makanan berkualitas bagi penerima manfaat. Kedua, Rp3.000 digunakan untuk menutupi biaya operasional dapur. Terakhir, Rp2.000 dialokasikan khusus sebagai insentif penunjang guna menjaga ketersediaan serta mutu layanan di setiap titik SPPG.
Dengan pembagian yang lebih detail ini, diharapkan kualitas makanan yang diterima oleh anak-anak dan masyarakat tetap terjaga, sementara para pengelola dapur mendapatkan apresiasi yang setimpal dengan volume kerja mereka. Transformasi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi program MBG agar lebih berkelanjutan dan tepat sasaran dalam jangka panjang.
Tinggalkan komentar