mediaseruni.co.id – Publik dikejutkan dengan terkuaknya dugaan praktik komersialisasi fasilitas istimewa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat. Temuan mengejutkan ini diungkap oleh anggota Ombudsman RI Syafrida R Rasahan memicu pertanyaan besar mengenai tata kelola lapas dan tentu saja besaran gaji serta tunjangan para pegawai penjara.
Syafrida menjelaskan informasi mengenai adanya ‘rumah mewah’ yang disewakan di dalam lapas tersebut didapatkan dari keterangan salah satu pihak yang disinyalir menempati bangunan khusus. Meski jumlah pasti biaya sewa belum terungkap jelas Syafrida menegaskan bahwa fasilitas tersebut memang dikomersialkan. "Berdasarkan wawancara kami penghuni rumah itu memang membayar sejumlah uang namun angkanya tidak disebutkan dan itu memang dikomersialkan" ujarnya dalam sebuah konferensi pers. Pihak Ombudsman kini tengah mendalami lebih lanjut terkait besaran tarif yang dikenakan agar warga binaan dapat menempati fasilitas tersebut.
Menyikapi temuan serius dari Ombudsman RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas tidak tinggal diam. Mereka segera membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi mendalam. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menegaskan komitmennya untuk memeriksa secara menyeluruh setiap temuan yang berkaitan dengan dugaan keistimewaan atau pelanggaran tata kelola di Lapas Cibinong. "Kami sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi dan inspeksi terhadap sarana prasarana serta standar hunian di Lapas Cibinong. Temuan Ombudsman menjadi bagian penting yang akan kami dalami" tegas Mashudi.
Mashudi juga menyatakan keterbukaan penuh Ditjenpas terhadap pengawasan dari pihak luar. Menurutnya masukan dari lembaga independen seperti Ombudsman dijadikan sebagai bahan evaluasi penting guna memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Di tengah sorotan tajam terhadap dugaan penyimpangan ini pertanyaan mengenai berapa sebenarnya gaji dan tunjangan yang diterima oleh para pegawai lapas dan tahanan penjara kembali mengemuka. Informasi terkini mengenai kisaran pendapatan mereka tentu menjadi perhatian publik yang ingin memahami lebih jauh sistem kompensasi di balik jeruji besi.
Tinggalkan komentar