JAKARTA – Dinamika informasi di ranah digital kembali memicu kegaduhan di kalangan masyarakat. Sebuah kabar yang beredar luas di media sosial mengklaim adanya daftar merek kendaraan tertentu yang akan dilarang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026. Menanggapi potensi disinformasi ini, PT Pertamina Patra Niaga, sebagai garda terdepan dalam distribusi energi nasional, segera angkat bicara untuk meluruskan fakta.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dengan tegas menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak memiliki dasar kebenaran. "Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar. Sampai saat ini, tidak ada rencana ataupun arahan resmi dari Pemerintah maupun regulator terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan atau kapasitas mesin," jelas Roberth di Jakarta.
Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi yang berkembang di masyarakat, yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan di sektor transportasi dan logistik. Roberth menekankan pentingnya masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Sebagai entitas yang mengemban mandat strategis dalam distribusi energi, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk selalu mengikuti dan melaksanakan setiap kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. "Kami sekali lagi tegaskan, hingga detik ini, tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan," tambahnya.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meredakan gejolak informasi di media sosial dan memastikan stabilitas pasokan serta kebijakan energi yang transparan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertamina Patra Niaga mengimbau agar publik senantiasa merujuk pada saluran komunikasi resmi perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kebijakan BBM.
Tinggalkan komentar