mediaseruni.co.id – Potensi ekonomi dari sektor kelautan Indonesia kini tidak lagi hanya bertumpu pada penjualan ikan segar di pasar tradisional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menggencarkan strategi hilirisasi yang lebih inovatif, yakni dengan mengolah hasil samping perikanan menjadi produk nonpangan yang memiliki nilai jual tinggi. Langkah strategis ini diharapkan mampu mengubah wajah ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus menjadi solusi nyata dalam menekan angka pencemaran lingkungan di wilayah pesisir.
Selama ini, aktivitas pendaratan dan pengolahan ikan seringkali menyisakan residu yang dianggap tidak berguna. Namun, melalui pendekatan hilirisasi, sisa-sisa produksi tersebut kini dipandang sebagai aset berharga. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Erwin Dwiyana, mengungkapkan bahwa terdapat potensi besar yang selama ini terabaikan di titik-titik pendaratan ikan.
Sebagai contoh konkret, Erwin memaparkan kondisi di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu. Di lokasi tersebut, aktivitas penanganan dan pengolahan ikan setiap harinya menghasilkan sekitar 50 hingga 100 kilogram hasil samping. Komponen yang dimaksud meliputi kepala ikan, tulang, kulit, sisik, hingga jeroan ikan yang biasanya hanya berakhir sebagai limbah.
"Ini bukan sekadar upaya menangani limbah produksi perikanan agar tidak mencemari lingkungan. Lebih dari itu, ini adalah upaya membuka peluang usaha baru di sektor produk nonpangan yang secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat setempat," tegas Erwin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Salah satu produk turunan yang menjadi fokus utama adalah pengolahan hasil samping menjadi tepung ikan. Tepung ikan ini memiliki peran krusial sebagai bahan baku utama dalam industri pembuatan pakan ternak maupun pakan ikan budidaya. Dengan mengubah limbah menjadi tepung, nilai ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi dibandingkan jika hanya dibuang begitu saja.
Untuk mewujudkan visi ini, KKP menekankan pentingnya ekosistem yang terintegrasi. Proses hilirisasi ini tidak bisa berjalan sendirian, melainkan harus melibatkan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari pengelola PPN Palabuhanratu, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha perikanan harus bergerak dalam satu irama. Selain itu, peran Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBAT) Sukabumi sebagai offtaker atau penyerap produk, serta unit pakan mandiri yang telah bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), menjadi kunci keberlanjutan rantai pasok ini.
Melalui skema ini, konsep ekonomi sirkular akan terbentuk di tingkat lokal. Bahan yang semula dianggap sebagai sampah atau limbah produksi, kini kembali masuk ke dalam siklus ekonomi sebagai bahan baku industri lain. Jika program ini berjalan optimal, Kampung Nelayan Merah Putih dan wilayah pesisir lainnya akan memiliki kemandirian ekonomi yang lebih kuat, berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Tinggalkan komentar