mediaseruni.co.id – Akses penyeberangan laut yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, kini tengah menjadi sorotan tajam. Kemacetan parah yang kerap terjadi di jalur vital ini bukan sekadar gangguan lalu lintas biasa, melainkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi di kedua pulau tersebut. Kelancaran arus logistik yang terhambat berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan mengganggu rantai pasok industri.
Persoalan ini dinilai sangat kompleks karena melibatkan banyak variabel. Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa kemacetan di lintasan Ketapang-Gilimanuk bukanlah masalah tunggal yang bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Menurutnya, jalur penyeberangan ini adalah ekosistem besar yang melibatkan regulator, pengelola pelabuhan, operator kapal, kepolisian, pemerintah daerah, hingga para pengguna jasa itu sendiri.
"Secara teknis, masalah ini berakar pada belum optimalnya optimasi jaringan dan simpul transportasi. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kolaborasi, integrasi, dan kekompakan dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing," ujar Djoko saat memberikan keterangan di Jakarta.
Salah satu pemicu utama penumpukan kendaraan adalah minimnya area penampungan sementara atau buffer zone. Akibatnya, truk-truk pengangkut barang seringkali terpaksa parkir dan menumpuk di bahu jalan raya di sekitar pelabuhan. Fenomena ini menciptakan efek domino; antrean tidak hanya mengunci arus penyeberangan, tetapi juga memicu kemacetan panjang hingga ke jalur nasional Pantura di wilayah Situbondo hingga Banyuwangi.
Djoko menyarankan agar pengaturan lalu lintas tidak hanya dilakukan di titik pelabuhan, tetapi harus dimulai dari wilayah hulu. Artinya, pengendalian kendaraan harus dilakukan jauh sebelum mereka mencapai gerbang pelabuhan. Langkah-langkah seperti rekayasa lalu lintas yang lebih ketat, penyediaan holding area yang memadai, serta pengaturan jadwal kendaraan logistik menjadi kunci utama dalam mengantisipasi lonjakan volume kendaraan.
Selain masalah infrastruktur, keberadaan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi faktor krusial. Mengingat jalur ini adalah urat nadi distribusi bahan pokok dan kebutuhan industri menuju Bali dan Nusa Tenggara, dominasi truk besar sangat tinggi. Truk-truk ini membutuhkan ruang jalan yang luas dan waktu bongkar muat yang lebih lama, yang secara langsung memakan kapasitas dermaga.
Oleh karena itu, penertiban kendaraan ODOL harus dilakukan secara tegas oleh lintas instansi sebelum kendaraan tersebut memasuki area pelabuhan. Jangan sampai permasalahan di jalan raya justru berpindah dan menumpuk di pintu masuk pelabuhan.
Pada akhirnya, solusi permanen terletak pada kejelasan pembagian tugas. Regulator harus fokus pada pengawasan, kepolisian pada keamanan dan kelancaran lalu lintas, pemerintah daerah pada pengaturan wilayah, serta pengelola pelabuhan dan operator kapal pada optimalisasi layanan penyeberangan. Tanpa sinergi yang kuat, kemacetan di Ketapang-Gilimanuk akan terus menjadi momok bagi perekonomian nasional.
Tinggalkan komentar