JAKARTA – Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, di hadapan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin, 26 Januari 2026, menjadi sorotan utama. Aspek independensi lembaga moneter menjadi krusial ketika Thomas ditanyai mengenai afiliasi politiknya, sebuah pertanyaan yang dijawabnya dengan tegas demi menjaga kredibilitas dan netralitas bank sentral.
Kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan atau bias politik muncul saat Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Muhidin M. Said, secara lugas mempertanyakan posisi Thomas sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. "Apakah Bapak masih menjabat atau sudah mengundurkan diri? Bagaimana implikasinya terhadap independensi Bank Indonesia jika Bapak terpilih?" tanya Muhidin, menggarisbawahi pentingnya netralitas bagi seorang pejabat bank sentral.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Thomas Djiwandono memberikan klarifikasi yang tegas. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025. Keputusan strategis ini, menurut Thomas, diambil saat ia masih bertugas di Kementerian Keuangan, dengan alasan utama perlunya regenerasi setelah 17 tahun mengabdi di posisi tersebut.
"Jawabannya tidak (anggota partai Gerindra). Sejak bulan Maret 2025 saya sudah tidak lagi menjabat. Waktu itu saya memutuskan meminta izin karena masih di Kemenkeu dan merasa perlu adanya regenerasi setelah 17 tahun mengemban amanah tersebut," papar Thomas di hadapan para anggota dewan.
Lebih lanjut, Thomas menegaskan komitmen penuhnya untuk menjaga profesionalisme dan independensi Bank Indonesia. Pelepasan jabatan politik ini menjadi bukti konkret keseriusannya dalam mengemban amanah di lembaga yang vital bagi stabilitas ekonomi nasional tersebut. Integritas dan netralitas Bank Indonesia adalah pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik dan pasar, serta memastikan kebijakan moneter yang efektif tanpa intervensi politik.
Tinggalkan komentar