mediaseruni.co.id – Indonesia kini tengah menghadapi ancaman serius yang tidak hanya mengintai kelestarian alam, tetapi juga stabilitas ekonomi nasional. Perubahan iklim yang semakin ekstrem diprediksi bakal memicu kerugian ekonomi yang sangat masif, yakni mencapai angka Rp544 triliun. Jika tidak segera ditangani dengan langkah konkret, angka fantastis ini bisa menjadi beban berat bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa dampak nyata dari perubahan iklim sudah mulai dirasakan oleh masyarakat luas. Fenomena seperti El Nino yang berlangsung lama, maraknya kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan pada siklus panen menjadi bukti nyata bahwa krisis iklim bukan lagi sekadar ancaman teoritis, melainkan realitas yang mengancam penghidupan rakyat.
Dalam forum Indonesia International Sustainability Forum (IISF) yang digelar pada Rabu (7/10/2026), Zulhas menekankan adanya tantangan besar dalam hal pendanaan. Saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan hanya mampu menopang sekitar 30 persen dari total kebutuhan pembiayaan untuk aksi mitigasi dan adaptasi iklim. Artinya, terdapat kesenjangan pembiayaan yang sangat lebar, yakni sekitar 70 persen, yang harus segera dicari solusinya.
Menyikapi celah pendanaan tersebut, Zulhas secara terbuka mengajak sektor swasta, para investor, hingga lembaga keuangan internasional untuk ikut ambil bagian. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendirian dalam menghadapi krisis global ini. Partisipasi dunia usaha sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan dana tersebut melalui investasi yang berkelanjutan.
"Kita membutuhkan skema pembiayaan yang mampu menjangkau hingga ke tingkat lapangan. Pemerintah telah menyiapkan ruang seluas-luasnya bagi sektor swasta untuk berinvestasi. Kami menawarkan peluang investasi dengan imbal hasil yang terukur, namun tetap memberikan dampak positif yang nyata bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Zulhas.
Sebagai strategi untuk menutup celah pendanaan tersebut, pemerintah telah menyiapkan lima mesin pertumbuhan hijau. Selain itu, terdapat dua pintu utama investasi yang akan dibuka, yakni melalui pengembangan pasar karbon atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta proyek strategis Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Pemerintah juga meyakini bahwa penerapan Strategi Pembangunan Berketahanan Iklim dapat menjadi kunci penyelamatan. Berdasarkan data yang dipaparkan, strategi ini berpotensi menekan risiko kerugian ekonomi nasional hingga 79,2 persen, atau setara dengan nilai Rp61,71 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen untuk melindungi aset-aset iklim strategis seperti hutan, lahan gambut, mangrove, wilayah laut, hingga area persawahan. Aset-aset alam ini dinilai sangat vital karena tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan sistem pangan nasional. Perlindungan terhadap aset ini pun akan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem tersebut.
Tinggalkan komentar