Polemik Anggaran Kapal Memanas, Harta Menteri KP Terkuak!

JAKARTA – Dinamika politik anggaran kembali memanas di panggung pemerintahan, kali ini melibatkan dua figur kunci: Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Adu argumen terkait proyek pengadaan kapal ini tak hanya menarik perhatian publik, namun juga menyeret sorotan pada profil kekayaan salah satu pihak, yakni Menteri Trenggono, yang tercatat memiliki aset fantastis.

Pemicu polemik ini bermula dari pernyataan Menkeu Purbaya yang disiarkan melalui mediaseruni.co.id. Dalam pernyataannya, Purbaya menyoroti lambatnya realisasi pesanan dari industri galangan kapal, padahal menurutnya, alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan telah dicairkan. Pernyataan ini sontak memicu reaksi keras dari Menteri Trenggono.

Tak tinggal diam, Menteri Trenggono segera memberikan respons lugas melalui akun Instagram pribadinya. Ia secara terbuka mempertanyakan klaim Purbaya dan bahkan secara lugas meminta Menkeu untuk mengonfirmasi langsung kepada jajaran stafnya mengenai kebenaran informasi pencairan dana tersebut.

Trenggono menegaskan bahwa proyek pembangunan 1.500 kapal ikan yang menjadi fokus pemerintah tersebut sejatinya didanai oleh skema pinjaman luar negeri dari Pemerintah Inggris, bukan dari anggaran kas negara yang dicairkan langsung oleh Kemenkeu. "Yth. Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari Pemerintah UK," tegas Trenggono, menyoroti perbedaan sumber pendanaan yang krusial.

Menanggapi bantahan tersebut, Menkeu Purbaya tetap pada pendiriannya, meskipun mengakui sumber dana berasal dari pinjaman luar negeri. Ia menegaskan bahwa setiap mekanisme pencairan anggaran, termasuk yang bersumber dari pinjaman eksternal, tetap harus melalui proses dan persetujuan Kementerian Keuangan. "Iya, tapi kan nanti lewat Menkeu juga," kata Purbaya, menggarisbawahi peran sentral Kemenkeu dalam tata kelola keuangan negara.

Di tengah sengitnya adu argumen mengenai tata kelola anggaran dan proyek strategis nasional ini, perhatian publik tak urung tertuju pada latar belakang finansial Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru, kekayaan Menteri KP ini tercatat mencapai angka yang mencengangkan, yakni sekitar Rp2,4 triliun. Angka ini menjadikannya salah satu menteri dengan kekayaan terbesar di kabinet.

Mayoritas aset Trenggono didominasi oleh kepemilikan tanah dan bangunan, dengan total nilai mencapai Rp143.153.357.857. Properti tersebut tersebar di beberapa wilayah strategis seperti Bekasi, Sragen, dan Cianjur, mencakup berbagai luasan dan jenis, mulai dari lahan kosong hingga bangunan komersial maupun residensial. Sebagian besar aset ini tercatat sebagai hasil perolehan sendiri, menunjukkan rekam jejak finansial yang kuat sebelum menjabat sebagai menteri.

Beberapa contoh kepemilikan properti yang tercatat antara lain:

• Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/77 m2 di Kab/Kota Bekasi senilai Rp 539.176.000
• Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/54 m2 di Kab/Kota Bekasi senilai Rp 373.722.000
• Tanah Seluas 3000 m2 di Kab/Kota Sragen senilai Rp 309.000.000
• Tanah dan Bangunan Seluas 1145 m2/600 m2 di Kab/Kota Bekasi senilai Rp 4.258.725.000
• Tanah dan Bangunan Seluas 293 m2/89 m2 di Kab/Kota Cianjur senilai Rp 897.981.000

Polemik anggaran kapal ini tidak hanya membuka diskusi tentang efisiensi birokrasi dan transparansi pengelolaan dana, tetapi juga secara tidak langsung mengungkap detail kekayaan pejabat publik, yang menjadi bagian dari akuntabilitas di mata masyarakat.