Misteri Utang Whoosh Rp1,2 T: APBN Jadi Penyelamat? Menkeu Bicara!
Oleh: Taufik Fajar, Jurnalis mediaseruni.co.id
JAKARTA – Wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun memicu perdebatan sengit di kalangan pembuat kebijakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya belum sepenuhnya dilibatkan dalam perumusan skema pembayaran tersebut, sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengisyaratkan adanya kemungkinan besar keterlibatan APBN.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Purbaya mengungkapkan bahwa kementeriannya belum menerima panggilan resmi terkait kebijakan pembayaran penuh utang Whoosh dari kas negara. "Nanti saya belum dipanggil (pemerintah pusat) untuk masalah itu, seingat saya masih 50-50, belum diajak ke sana (membayar utang full dari APBN)," ujar Purbaya, mengindikasikan bahwa diskusi awal mungkin mengarah pada pembagian beban, bukan penanggungan penuh oleh APBN. Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan atau setidaknya belum adanya konsensus final di tingkat eksekutif.
Berbeda dengan Purbaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya telah menyatakan secara gamblang bahwa APBN akan digunakan untuk melunasi kewajiban utang proyek Whoosh. "Iya, utang Whoosh pakai APBN," tegas Prasetyo saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta. Namun, ia segera menambahkan nuansa penting bahwa aspek teknis penggunaan APBN tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan belum final.
"Belum final, laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknis langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," jelas Prasetyo, menyoroti kompleksitas dan dinamika negosiasi yang masih berlangsung. Keterlibatan Danantara, sebuah entitas yang kerap menjadi jembatan pembiayaan proyek strategis, mengindikasikan upaya pemerintah mencari solusi finansial yang komprehensif.
Pernyataan kontradiktif dari dua pejabat tinggi negara ini menggarisbawahi belum adanya konsensus final mengenai skema pembiayaan utang Whoosh. Sebelumnya, pada akhir tahun 2025, Purbaya sendiri sempat menuturkan bahwa berbagai opsi jalan keluar untuk permasalahan utang Whoosh masih terus didiskusikan guna menemukan skema pembayaran yang paling optimal dan tidak membebani fiskal negara secara berlebihan. Besaran Rp1,2 triliun per tahun tentu menjadi angka signifikan yang memerlukan perhitungan matang agar tidak mengganggu prioritas belanja negara lainnya.
Dengan demikian, nasib pembayaran utang proyek infrastruktur strategis ini masih menggantung, menunggu hasil final dari negosiasi teknis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Danantara, di bawah kepemimpinan Rosan. Keputusan akhir akan sangat krusial dalam menentukan stabilitas fiskal negara di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
Tinggalkan komentar