mediaseruni.co.id – Sebuah fakta mengejutkan terkuak mengenai kriteria penentuan penerima bantuan sosial yang kian mengandalkan posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Meski makin populer penggunaan desil sebagai patokan para ahli justru menyoroti potensi ketidakadilan yang bisa timbul dari sistem ini. Masyarakat luas perlu memahami lebih dalam implikasi dari kategori desil yang kini menjadi penentu utama.
Achmad Nur Hidayat seorang ekonom dari UPN Veteran Jakarta menegaskan bahwa desil sejatinya hanya menggambarkan perbandingan tingkat kesejahteraan seseorang atau keluarga terhadap kelompok masyarakat lainnya. Ini berarti desil tidak secara akurat menunjukkan apakah seseorang benar-benar kaya atau miskin secara mutlak. "Ketika desil dijadikan tolok ukur utama seseorang tidak berhak menerima bantuan di situlah letak ketidakadilannya" ungkap Achmad dalam sebuah diskusi khusus.
Istilah desil sendiri sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat terutama bagi mereka yang pernah atau sedang menerima berbagai jenis bantuan pemerintah. Mulai dari bantuan sosial reguler Kartu Indonesia Pintar hingga program bantuan lainnya seringkali merujuk pada kategori desil 1 hingga 5. Bahkan kini masyarakat dapat dengan mudah mengecek posisi desil mereka hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan NIK melalui layanan pemerintah. Namun di balik kemudahan ini tersembunyi sebuah dilema besar yang perlu segera diatasi demi keadilan sosial.
Tinggalkan komentar