JAKARTA – Sektor industri di Indonesia kini tengah menghadapi ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang serius. Namun, narasi yang berkembang bahwa harga dan pasokan gas bumi menjadi pemicu utama ternyata keliru. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa tekanan geopolitik global adalah faktor dominan yang membayangi dunia usaha, jauh melampaui sekadar isu energi.
Said Iqbal menjelaskan, persoalan yang dihadapi dunia usaha saat ini jauh lebih kompleks. Konflik geopolitik, terutama di Timur Tengah, telah memicu kenaikan signifikan pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM) industri serta gas non-subsidi. Kondisi ini secara langsung membebani biaya operasional perusahaan manufaktur yang sangat bergantung pada energi.
"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi," kata Said Iqbal, dalam keterangannya kepada mediaseruni.co.id pada Minggu (28/6/2026).
Selain dampak geopolitik, Said Iqbal juga menyoroti beberapa faktor krusial lainnya yang turut memperparah kondisi industri. Di antaranya adalah melemahnya daya beli masyarakat domestik yang berimbas pada penurunan volume produksi perusahaan. Tak hanya itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS turut memperparah keadaan, sebab biaya impor bahan baku dan komponen produksi menjadi lebih mahal, menekan margin keuntungan.
"Tidak hanya itu, ada faktor daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun. Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan Rupiah yang membuat biaya produksi meningkat," tambahnya.
Fenomena relokasi sebagian investasi dan produksi ke negara lain juga menjadi tantangan serius yang mengurangi kapasitas penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. "Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal, menegaskan kompleksitas masalah yang ada.
Menyikapi ancaman PHK ini, pemerintah tidak tinggal diam. Said Iqbal mengungkapkan bahwa berbagai langkah mitigasi sedang disiapkan dan diimplementasikan untuk menekan potensi PHK agar tidak meluas di berbagai sektor industri.
Mengenai angka PHK yang sempat beredar dan disebut mencapai sekitar 55 ribu pekerja, Said Iqbal meluruskan bahwa pemerintah masih dalam tahap verifikasi mendalam terhadap berbagai kasus yang terjadi di lapangan. Ia mengindikasikan bahwa tidak seluruh kasus yang dilaporkan merupakan PHK baru, melainkan bisa jadi akumulasi atau kasus lama yang baru terungkap.
"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," jelasnya.
Dengan demikian, ancaman PHK di sektor industri merupakan cerminan dari kompleksitas tantangan ekonomi global dan domestik yang saling berkelindan, jauh melampaui sekadar fluktuasi harga komoditas energi. Pemerintah terus berupaya keras untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah badai ekonomi global yang tak menentu.
Tinggalkan komentar