mediaseruni.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Langkah besar ini bukan tanpa alasan kuat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membeberkan urgensi di balik pembentukan kementerian koordinator baru tersebut sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah badai ketidakpastian global.
Menurut Bahlil, dunia saat ini sedang berada dalam situasi geopolitik yang sangat fluktuatif. Dinamika ekonomi dunia yang tidak menentu menuntut setiap negara untuk memiliki ketahanan yang kuat, baik dari sisi pengelolaan fiskal maupun stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks inilah, hilirisasi industri dan transisi energi menjadi dua pilar utama yang harus segera diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam kancah ekonomi internasional.
"Ada dua alasan utama. Pertama, kita menyadari bahwa kondisi geopolitik saat ini sedang tidak menentu. Konstelasi dinamika ekonomi dunia menuntut adanya pergeseran menuju penggunaan energi yang lebih bersih," ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Selain faktor keamanan ekonomi, aspek lingkungan juga menjadi sorotan utama. Bahlil menjelaskan bahwa transisi energi bukan sekadar tren, melainkan sebuah keharusan bagi Indonesia untuk memenuhi komitmen internasional. Pemerintah Indonesia telah berjanji dalam Paris Agreement untuk berkontribusi secara nyata dalam menurunkan emisi karbon global. Oleh karena itu, Presiden Prabowo melihat bahwa transisi energi harus berjalan beriringan dengan program hilirisasi agar target penurunan emisi dapat tercapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa agenda besar ini tidak bisa dikerjakan secara setengah-setengah atau terkotak-kotak. Selama ini, isu hilirisasi dan energi seringkali bersinggungan dengan berbagai kementerian dan lembaga lain. Tanpa adanya koordinasi yang kuat di tingkat kementerian koordinator, kebijakan yang diambil berisiko tumpang tindih atau tidak sinkron.
"Agenda ini tidak bisa dijalankan secara parsial atau sepotong-sepotong. Kita membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terukur. Dengan adanya kementerian koordinator ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dalam satu komando yang sama untuk mewujudkan target-target yang telah diperintahkan oleh Bapak Presiden," tegasnya.
Pembentukan Kemenko ini diharapkan menjadi mesin penggerak utama dalam memastikan nilai tambah sumber daya alam Indonesia tetap berada di dalam negeri melalui hilirisasi, sekaligus memastikan masa depan energi Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan koordinasi yang lebih solid, pemerintah optimis Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memimpin dalam sektor energi bersih di masa depan.
Tinggalkan komentar