JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) telah merilis alokasi kuota impor bahan bakar minyak (BBM) bagi operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta untuk tahun fiskal 2026. Kebijakan ini dipastikan membawa angin segar bagi sektor ritel BBM swasta, menyusul peningkatan volume impor yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dalam keterangannya usai acara Penutupan Posko Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas pada Senin, 5 Januari 2025), mengonfirmasi bahwa izin impor untuk tahun 2026 telah diberikan. Meskipun enggan merinci volume pasti, Laode mengindikasikan adanya kenaikan yang substansial. "Sudah (diberikan izin impor). (Kenaikannya 10% dari tahun 2025) miriplah sama," ujarnya, mengisyaratkan pola peningkatan yang konsisten.
Peningkatan kuota impor ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi dan mencegah terulangnya isu kelangkaan BBM di SPBU swasta, seperti yang sempat mencuat di penghujung tahun 2025 lalu. Laode menegaskan bahwa pasokan BBM di SPBU seharusnya sudah kembali normal dan stabil. "Bukan segera normal, harusnya sudah normal (pasokan BBM di SPBU). Kan kita tidak ada menghentikan (impor SPBU swasta)," tambahnya, menepis spekulasi penghentian impor.
Sebelumnya, pada 7 November 2025, Laode Sulaeman di Kantor Kementerian ESDM telah menjelaskan bahwa penetapan kuota impor BBM untuk SPBU swasta di tahun 2026 akan didasarkan pada proyeksi konsumsi BBM sepanjang tahun 2025. Proses ini melibatkan prognosa konsumsi hingga akhir Desember 2025, termasuk perhitungan defisit pasokan yang mungkin terjadi di SPBU swasta pada periode sebelumnya.
"Kemungkinan polanya seperti itu, 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya beda, kalau tahun ini pakai referensi tahun 2024, tahun depan (2026) pakai referensi (prognosa konsumsi BBM) tahun 2025," jelas Laode, menguraikan formula perhitungan yang dinamis dan adaptif terhadap kondisi pasar. Dengan demikian, alokasi impor tahun 2026 akan secara cermat mencerminkan kebutuhan riil dan dinamika pasar BBM nasional, memastikan ketersediaan pasokan yang memadai dan stabil bagi masyarakat.
Tinggalkan komentar