mediaseruni.co.id – Pemerintah secara resmi mengumumkan perubahan signifikan dalam mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Perubahan skema ini menandai babak baru dalam tata kelola distribusi pangan nasional yang lebih transparan dan berbasis performa.
Berdasarkan kebijakan terbaru yang akan mulai berlaku pada 5 Oktober 2026, sistem pemberian insentif yang sebelumnya bersifat tetap atau flat akan dihapuskan. Jika sebelumnya setiap unit SPPG menerima dana insentif sebesar Rp6 juta per hari tanpa melihat jumlah distribusi, kini sistem tersebut diubah menjadi berbasis volume. Artinya, besaran insentif yang diterima akan dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan, yakni sebesar Rp2.000 per porsi.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menjelaskan bahwa transformasi skema pembayaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan efisiensi anggaran negara. Menurutnya, perubahan dari sistem harian tetap menjadi sistem berbasis volume adalah bukti nyata bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan reformasi berkelanjutan terhadap program MBG.
"Perubahan dari Rp6 juta menjadi Rp2.000 per porsi ini menunjukkan bahwa program MBG terus melakukan reformasi secara mendalam," ujar Juda Agung saat menghadiri acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).
Selain menyasar pada aspek finansial dan mekanisme pembayaran, pemerintah juga memperketat standar operasional di lapangan. Fokus utama reformasi ini tidak hanya terletak pada bagaimana uang negara disalurkan, tetapi juga pada kualitas layanan yang diberikan oleh setiap satuan pelayanan. Pemerintah akan melakukan evaluasi ketat terhadap standar kualitas dapur di setiap unit SPPG.
Juda menekankan bahwa aspek sanitasi dan legalitas menjadi poin krusial yang tidak bisa ditawar. Setiap dapur yang terlibat dalam program MBG wajib memiliki standar sanitasi yang mumpuni dan harus mengantongi sertifikasi resmi guna menjamin keamanan pangan bagi konsumen.
"Kami akan meninjau kembali dapur-dapur yang belum memiliki standar sanitasi yang baik. Sertifikasi resmi menjadi syarat mutlak. Jika sebuah unit tidak memenuhi kriteria tersebut, maka ini menjadi bagian dari upaya perbaikan besar-besaran kami," tegas Juda.
Dengan adanya perubahan skema ini, pemerintah berharap distribusi program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih akuntabel. Sistem berbasis volume diharapkan dapat memotivasi setiap satuan pelayanan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka dengan tetap menjaga kualitas nutrisi dan kebersihan pangan. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam mengawal keberhasilan program nasional ini demi menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.
Tinggalkan komentar