JAKARTA – Indonesia tengah memacu ambisi besar dalam transisi energi, menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), keberhasilan program monumental ini tidak hanya bergantung pada besarnya angka, melainkan pada fondasi implementasi yang kokoh, cepat, dan dapat direplikasi. Kunci utama percepatan, salah satunya, ada pada program dedieselisasi yang kini masih menghadapi sejumlah tantangan.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa pada periode awal atau fase "take-off", pemerintah harus fokus membangun tata kelola dan perencanaan yang solid. Selain itu, prioritas harus diberikan pada program-program "quick wins" yang mampu secara langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, menarik investasi, serta memperluas akses listrik bersih di masyarakat. Langkah ini krusial untuk membangun optimisme publik terhadap program ambisius ini.
IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi. Kedua, akselerasi PLTS atap yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS). Dan ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Related Post
"Ketiga agenda ini penting sebagai bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar ambisi kapasitas, melainkan strategi transformasi sistem energi yang nyata," tegas Fabby di Jakarta, seperti dikutip dari mediaseruni.co.id.
Program dedieselisasi disebut Fabby sebagai pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan, yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil ini. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 mencatat sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil, dengan target ambisius pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.
Sayangnya, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal. Upaya lelang pada tahun 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada tahun 2023 masih terganjal persetujuan tarif. Lebih lanjut, Keputusan Menteri ESDM, sebagai turunan dari Permen ESDM Nomor 19/2025 yang mengatur harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS, hingga kini belum juga diterbitkan.
"Pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan," pungkas Fabby. Keberhasilan dedieselisasi akan menjadi barometer penting bagi keseriusan Indonesia dalam mencapai target 100 GW PLTS dan mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan.
Tinggalkan komentar