JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas praktik penyelewengan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah strategis ini diambil guna menjaga marwah institusi dan memastikan kepercayaan publik tetap terjaga, khususnya pasca-pemulihan penerimaan pajak yang cukup impresif di penghujung tahun fiskal sebelumnya.
Purbaya berencana melancarkan evaluasi menyeluruh yang meliputi rotasi masif hingga potensi pemberhentian sementara bagi oknum pegawai yang terbukti melanggar aturan. Penerapan sanksi, menurutnya, akan proporsional dengan tingkat dan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing individu.
"Nantinya, akan kami evaluasi secara mendalam. Pegawai pajak yang terindikasi terlibat (penyelewengan) akan kami jalani ‘kocok ulang’ posisi. Opsi penempatan di daerah terpencil atau status dirumahkan sementara menjadi pertimbangan. Kami sedang mematangkan skema ini," ungkap Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat (16/1/2026), seperti dikutip dari mediaseruni.co.id.
Menteri Keuangan itu menekankan bahwa mekanisme "kocok ulang" atau rotasi ini diperuntukkan bagi pelanggaran yang masih berada dalam batas toleransi dan tidak bersifat kriminal. Namun, bagi oknum yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran disipliner berat, mutasi bukanlah jawaban yang memadai.
"Jika keterlibatan masih dalam kategori ringan, rotasi menjadi opsi. Namun, untuk pelanggaran yang bersifat fundamental dan merugikan negara, rotasi tidak akan efektif. Kami sedang dalam proses penilaian mendalam untuk menentukan tindakan paling tepat," tambah Purbaya, mengisyaratkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar serius.
Kebijakan tegas ini diharapkan dapat memperkuat integritas fiskal negara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan DJP, serta pada akhirnya mengoptimalkan penerimaan negara demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Tinggalkan komentar