UMP Jakarta Rp6 Juta Masih Tak Layak

UMP Jakarta Rp6 Juta Masih Tak Layak

mediaseruni.co.id – Keputusan pemerintah dalam menetapkan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2027 memicu gelombang kritik tajam dari kalangan pekerja. Penetapan angka sebesar Rp6.136.000 dinilai tidak mencerminkan realitas ekonomi yang dihadapi oleh para buruh di ibu kota. Meski terdapat kenaikan nominal dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut dianggap masih jauh dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang seharusnya diterima oleh seorang pekerja di Jakarta.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa kenaikan upah tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan maupun daya beli masyarakat. Menurutnya, upah minimum seharusnya menjadi instrumen vital untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, berdampingan dengan jaminan sosial dan pengendalian inflasi harga kebutuhan pokok.

UMP Jakarta Rp6 Juta Masih Tak Layak
Gambar Istimewa : img.okezone.com

"Upah adalah alat utama untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, nilai upah minimum yang ditetapkan sebesar Rp6.136.000 ini nyatanya masih berada di bawah standar KHL di Jakarta," tegas Said Iqbal dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

COLLABMEDIANET

Said membedah lebih dalam mengenai angka kenaikan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kenaikan sebesar Rp407.000 jika dibagi dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan, nilainya hanya setara dengan tambahan sekitar Rp13.500 per hari. Angka tambahan harian yang sangat kecil ini dianggap tidak mampu menutup selisih kenaikan harga barang dan jasa yang terus merangkak naik di wilayah metropolitan tersebut.

Lebih lanjut, KSPI juga menyoroti adanya ketimpangan yang tidak masuk akal antara upah di Jakarta dengan wilayah penyangga di sekitarnya. Said mengungkapkan kekhawatirannya jika UMP DKI Jakarta justru kalah bersaing dengan upah minimum di kawasan industri besar seperti Bekasi dan Karawang.

Ia memberikan ilustrasi perbandingan yang cukup mengejutkan. Jika kawasan industri di Bekasi dan Karawang mendapatkan persentase kenaikan sebesar 7,1 persen, maka besarannya berpotensi melampaui angka UMP Jakarta. Bahkan, jika kenaikan di wilayah tersebut menyentuh angka 8 persen, upah di Bekasi dan Karawang diperkirakan bisa mencapai Rp6,35 juta.

Kondisi ini dinilai sangat ironis bagi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional. Said Iqbal melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah daerah yang membuat upah pekerja di Jakarta terlihat rendah dibandingkan pekerja di pabrik-pabrik daerah penyangga.

"Apakah tidak malu Gubernur Jakarta? Pekerja di pabrik kecap atau pabrik panci di Bekasi dan Karawang bisa memiliki upah yang lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di gedung-gedung mentereng di Jakarta," pungkasnya dengan nada kecewa.

Persoalan ini menjadi sinyal kuat adanya ketidakpuasan mendalam dari sektor ketenagakerjaan terhadap kebijakan pengupahan yang dianggap tidak sensitif terhadap biaya hidup riil di ibu kota. Para buruh menuntut adanya peninjauan kembali agar upah yang ditetapkan benar-benar mampu menjamin kehidupan yang bermartabat.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar