Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Langkah ini menandai komitmen kuat pemerintahan mendatang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran perlinsos ini akan digunakan untuk berbagai program bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Nilai anggaran ini bahkan lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
"Untuk perlindungan sosial, dialokasikan Rp508,2 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan sosial yang signifikan kepada masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, seperti dikutip mediaseruni.co.id.
Related Post
Anggaran perlinsos dalam RAPBN 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 8,6 persen dibandingkan proyeksi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun. Peningkatan ini mencerminkan fokus pemerintah pada penguatan jaring pengaman sosial.
Prioritas utama dalam penggunaan anggaran perlinsos 2026 adalah peningkatan akurasi pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTKSEN). Selain itu, pemerintah juga akan berupaya mensinergikan bansos dengan program pemberdayaan, akses permodalan, pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.
Secara lebih rinci, alokasi anggaran perlinsos akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Dana ini akan disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.
Tinggalkan komentar