Usul Baru Kelola Dana Pesangon Buruh

Usul Baru Kelola Dana Pesangon Buruh

mediaseruni.co.id – Dinamika pengelolaan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia kembali memicu diskusi hangat di tingkat nasional. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan Partai Buruh melontarkan usulan strategis terkait mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon bagi para pekerja. Dalam keterangannya, pihak serikat pekerja menyarankan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang lebih dikenal sebagai Danantara, ditunjuk sebagai lembaga resmi pengelola dana tersebut.

Langkah ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi dalam menjamin hak-hak pekerja di masa depan. Said Iqbal, yang menjabat sebagai Presiden KSPI sekaligus pemimpin Partai Buruh, mengungkapkan bahwa usulan ini didasari oleh pertimbangan rasionalitas birokrasi. Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak perlu membuang waktu dan energi untuk menciptakan struktur organisasi baru yang justru berpotensi menambah beban anggaran negara.

Usul Baru Kelola Dana Pesangon Buruh
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Said Iqbal memaparkan tiga skenario utama yang bisa diambil oleh pemerintah dalam menentukan lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Opsi pertama adalah menyerahkan pengelolaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, opsi kedua adalah memanfaatkan Danantara, dan opsi ketiga adalah membentuk badan khusus yang benar-benar baru.

COLLABMEDIANET

Namun, Said memberikan catatan kritis terhadap opsi pertama. Ia menilai, jika BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk, maka pemerintah harus bersiap melakukan revisi besar-besaran terhadap regulasi yang ada. Hal ini mencakup perubahan pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang BPJS. Kendala utamanya terletak pada sifat dana tersebut; dana cadangan pesangon merupakan kewajiban langsung dari pihak pengusaha kepada pekerja, yang secara fundamental berbeda dengan skema program jaminan sosial yang selama ini dijalankan oleh BPJS.

Beralih ke opsi ketiga, yakni pembentukan lembaga baru, Said menganggap hal tersebut kurang efisien. Membangun sebuah institusi dari nol memerlukan investasi yang sangat besar, mulai dari penyediaan infrastruktur fisik, pengembangan sistem digital, hingga perekrutan sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini dikhawatirkan akan membebani keuangan negara secara tidak perlu.

Oleh karena itu, Danantara muncul sebagai solusi jalan tengah yang paling masuk akal. Dengan memanfaatkan lembaga yang sudah eksis, pemerintah dapat langsung bekerja tanpa harus memulai proses pembangunan birokrasi dari titik nol. Penggunaan Danantara dinilai dapat mengoptimalkan fungsi investasi sekaligus memastikan dana cadangan pesangon tersebut dikelola secara profesional.

Meski demikian, Said Iqbal menegaskan bahwa hingga saat ini, pihak pemerintah maupun Presiden belum mengambil keputusan final mengenai lembaga mana yang akan memegang mandat tersebut. Usulan ini murni merupakan aspirasi dari KSPI dan Partai Buruh agar hak-hak buruh dapat terlindungi dengan sistem yang paling efektif. "Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan, tetapi jika ditanya pendapat kami, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada," pungkasnya.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar