mediaseruni.co.id – Perdebatan sengit mengenai status hukum pengemudi ojek daring atau ojol masih terus bergulir di tengah masyarakat dan kalangan pembuat kebijakan. Dinamika pekerjaan berbasis platform digital ini memunculkan beragam pandangan bahkan di antara para pengemudi itu sendiri.
Salah satu suara tegas datang dari Konfederasi Serikat Ojol Sulawesi Selatan KSOS yang bersikukuh bahwa para pengemudi ojol adalah pekerja mandiri bukan buruh. Pandangan ini tentu saja menjadi bagian penting yang harus dikaji pemerintah dalam merumuskan regulasi terkait profesi ojol di masa mendatang.
Akademisi Universitas Hasanuddin Rizal Pauzi menyoroti pentingnya pemerintah menyerap seluruh aspirasi yang berkembang. Menurut Rizal sikap KSOS menunjukkan adanya perbedaan mendasar di kalangan pengemudi ojol. Ada kelompok yang mendambakan status sebagai pekerja atau buruh namun tak sedikit pula yang ingin mempertahankan fleksibilitas kerja sebagai mitra mandiri.
Related Post
Rizal menegaskan pemerintah tidak bisa serta merta menganggap satu pandangan mewakili seluruh komunitas ojol. Komunitas ojol bukanlah entitas tunggal yang memiliki satu suara seragam terkait status mereka. Oleh karena itu pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Lebih lanjut Rizal menjelaskan penentuan status pengemudi tidak cukup hanya berpatokan pada istilah kemitraan semata. Pemerintah juga perlu mengkaji lebih dalam tingkat kontrol platform terhadap pengemudi kebebasan waktu kerja serta pola imbalan yang diterima para pengemudi ojol. Faktor-faktor ini krusial untuk menentukan status hukum yang adil dan tepat bagi mereka.
Tinggalkan komentar