Nikel Raja Ampat: Antam Lolos dari Sanksi, Tapi…?

Jakarta, Mediaseruni.co.id – Kabar terbaru dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, mengejutkan sekaligus melegakan. Di tengah sorotan tajam terhadap aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan, PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam), masih diperbolehkan melanjutkan operasinya.

Keputusan ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai aspek, namun dengan catatan penting: pengawasan super ketat. Presiden Prabowo Subianto secara pribadi turun tangan memastikan bahwa kegiatan penambangan nikel ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan Raja Ampat yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa izin PT Gag Nikel tidak dicabut, berbeda dengan nasib empat perusahaan lainnya – PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa – yang izin usahanya dibatalkan karena terbukti melanggar aturan.

"Presiden memutuskan empat IUP di luar PT Gag Nikel dicabut. Saya langsung koordinasi dengan Menteri LHK," ujar Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025).

Namun, kelonggaran ini bukan berarti PT Gag Nikel bisa bernapas lega. Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan pengawasan khusus terhadap implementasi penambangan. "Amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Kita akan awasi habis!" tegasnya.

Keputusan ini menjadi sinyal penting bagi industri pertambangan di Indonesia. Pemerintah tampaknya ingin menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pertanyaannya, mampukah PT Gag Nikel membuktikan diri sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan memenuhi standar lingkungan yang ketat? Kita tunggu saja perkembangannya.