mediaseruni.co.id – Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk merespons dinamika kebutuhan energi di masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan adanya rencana untuk menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Pertalite.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap fenomena pergeseran konsumsi masyarakat. Saat ini, terlihat adanya tren di mana konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi mulai beralih menggunakan BBM bersubsidi demi menekan pengeluaran akibat fluktuasi harga energi.
Bahlil menjelaskan bahwa rencana penambahan kuota ini didasarkan pada hasil evaluasi mendalam terhadap data konsumsi sepanjang tahun 2026. Berdasarkan pantauan, terjadi lonjakan signifikan pada penggunaan Pertalite dalam periode Januari hingga Agustus 2026. Meskipun demikian, Bahlil belum merinci secara spesifik berapa besar volume tambahan yang akan dialokasikan untuk tahun tersebut.
"Terkait Pertalite, saya akan melakukan kajian atau exercise pada akhir bulan ini. Namun yang pasti, memang terjadi peningkatan konsumsi dibandingkan periode sebelumnya. Karena ada kenaikan permintaan, maka otomatis akan ada penambahan kuota," ujar Bahlil saat memberikan keterangan di kantor Kementerian ESDM, Jumat (23/10/2026).
Fenomena perpindahan konsumen ini dipicu oleh kondisi pasar energi global. Lonjakan harga minyak dunia telah berdampak langsung pada kenaikan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri. Kondisi inilah yang memaksa sebagian lapisan masyarakat melakukan penyesuaian dengan beralih dari BBM dengan angka oktan lebih tinggi, seperti RON 92, ke jenis BBM subsidi dengan RON 90.
"Terjadi pergeseran (shifting) dari penggunaan RON 92 ke RON 90. Sebagian masyarakat mengalami perubahan pola konsumsi, sehingga kami perlu melakukan penyesuaian alokasi kuota agar ketersediaan di lapangan tetap terjaga," tambah Bahlil.
Di sisi lain, pemerintah tidak serta-merta menambah kuota tanpa perhitungan matang. Bahlil menegaskan bahwa pihaknya tengah menghitung ulang kapasitas fiskal negara. Hal ini sangat krusial mengingat penambahan kuota BBM subsidi akan berdampak langsung pada beban APBN, terutama di tengah ketidakpastian harga minyak mentah dunia.
Data pendukung terkait fenomena ini sebelumnya telah dipaparkan oleh Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Agustus lalu. Data tersebut menunjukkan adanya lonjakan konsumsi BBM subsidi yang sangat nyata pasca kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya pada periode 1 April hingga 20 Agustus 2026.
Berdasarkan catatan BPH Migas, rata-rata penyaluran Pertalite per hari telah menyentuh angka 75.795 kiloliter (KL). Sementara itu, untuk jenis solar subsidi, rata-rata penyaluran harian tercatat sebesar 50.624 KL. Angka-angka ini menjadi indikator kuat bahwa pemerintah harus segera mengambil kebijakan penyesuaian agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.
Tinggalkan komentar