JAKARTA, mediaseruni.co.id – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengeluarkan peringatan serius terkait potensi risiko besar jika defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperlebar hingga melampaui batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut JK, langkah tersebut dapat memicu serangkaian konsekuensi ekonomi yang membahayakan stabilitas fiskal nasional.
Dalam pernyataannya pada Minggu (15/3/2026) malam, JK menjelaskan bahwa pelebaran defisit secara langsung akan meningkatkan beban pembayaran cicilan utang pokok dan bunga. Kondisi ini berpotensi mendongkrak rasio utang terhadap anggaran belanja negara, yang jika terus membesar, bisa mencapai angka kritis 40% bahkan 50%. "Makin besar defisit juga itu ada risikonya nanti, bahwa pembayaran cicilan dan bunga makin tinggi. Jadi persentase utang kepada anggaran itu makin besar. Dan kalau utang makin besar, bisa maksimum kan 40%, bisa mencapai 50%, dan itu sangat berbahaya untuk kelanjutan hidup," tegas JK.
Peningkatan beban utang ini, lanjut JK, akan menggerus ruang fiskal pemerintah. Akibatnya, kapasitas pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya akan semakin terbatas. "Begitu defisit makin besar, kapasitas untuk pembangunan makin kecil. Itu harus diperbaiki," imbuhnya, menyoroti urgensi pengelolaan fiskal yang prudent.
JK juga mengakui bahwa menjaga defisit di bawah 3 persen bukanlah tugas mudah, terutama di tengah fluktuasi ekonomi global. Kenaikan harga minyak dunia, misalnya, secara otomatis akan memicu peningkatan subsidi energi, yang pada gilirannya akan memperlebar defisit APBN. Situasi ini menempatkan pemerintah dalam dilema antara menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan kesehatan fiskal.
Selain menyoroti risiko utang, JK turut menyoroti tren penurunan alokasi transfer anggaran ke daerah. Ia menyebut, porsi transfer ke daerah yang sebelumnya mencapai sekitar 30 persen dari total pengeluaran pemerintah kini menyusut drastis menjadi sekitar 17 persen. Penurunan ini, menurutnya, merupakan indikator penting yang perlu dicermati dalam konteks pemerataan pembangunan dan otonomi daerah. Peringatan JK ini menjadi pengingat penting bagi para pembuat kebijakan untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Tinggalkan komentar