JAKARTA – Capaian investasi nasional pada tahun 2025 yang fantastis, menembus angka Rp1.931 triliun, menuai sorotan tajam dari kalangan pekerja. Meskipun realisasi ini digadang-gadang sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) justru mempertanyakan relevansinya terhadap kesejahteraan dan jaminan hak-hak buruh.
Ketua Aspirasi, Mirah Sumirat, menegaskan bahwa narasi investasi besar yang belum sejalan dengan perlindungan pekerja merupakan paradoks yang harus dipecahkan. Menurutnya, besarnya gelontoran modal tersebut belum secara otomatis menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi para pekerja.
"Angka investasi yang menggiurkan belum tentu berbanding lurus dengan kepastian jaminan keamanan dan peningkatan kesejahteraan bagi buruh," ujar Mirah saat dihubungi pada Jumat (16/1/2026). Ia menyoroti fenomena yang kontradiktif, di mana ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal masih terus membayangi berbagai sektor industri, bahkan di tengah gelombang investasi yang terus masuk.
Kondisi ini, menurut Mirah, mengindikasikan bahwa investasi yang berhasil ditarik belum sepenuhnya berkarakteristik berkualitas, apalagi berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Mirah menegaskan, "Fakta di lapangan menunjukkan, di saat kucuran investasi terus mengalir deras, bayang-bayang PHK massal justru kian nyata menghantui pekerja di beragam sektor. Ini jelas mengisyaratkan bahwa investasi yang masuk belum sepenuhnya berkualitas dan belum fokus pada penciptaan serta perlindungan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan." Pernyataan ini menjadi seruan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk tidak hanya mengejar angka investasi, melainkan juga memastikan dampak positifnya terasa langsung pada kesejahteraan dan keamanan para pekerja.
Tinggalkan komentar