JAKARTA – 10 Juni 2026 – Lingkar Istana kembali menjadi sorotan publik menyusul pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden. Penunjukan ini, yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, menempatkan Said Iqbal dalam posisi strategis di bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Namun, yang paling menarik perhatian adalah besaran kompensasi finansial yang akan diterima oleh tokoh buruh tersebut, yang disebut-sebut setara dengan penghasilan seorang menteri.
Informasi yang dihimpun mediaseruni.co.id mengungkapkan bahwa Said Iqbal akan mengemban tugas krusial dalam memberikan masukan dan saran kepada Presiden terkait kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup para pekerja di Indonesia. Perannya diharapkan mampu menjembatani aspirasi serikat buruh dengan program-program pemerintah, demi menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan sejahtera.
Menurut data yang diperoleh mediaseruni.co.id dari sumber terpercaya, Said Iqbal akan menerima total gaji dan tunjangan yang mencapai angka signifikan, yakni Rp18,6 juta setiap bulannya. Jumlah ini belum termasuk berbagai tunjangan dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan Penasihat Khusus Presiden, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Besaran hak keuangan ini tidak lepas dari payung hukum yang kuat. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 Pasal 6 secara eksplisit mengatur bahwa hak keuangan dan fasilitas bagi Penasihat Khusus Presiden diberikan paling tinggi setara dengan jabatan menteri. Lebih lanjut, acuan besaran gaji menteri sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. Regulasi ini menggarisbawahi pentingnya posisi penasihat khusus dalam struktur pemerintahan, yang dihargai dengan kompensasi finansial yang sepadan dengan tanggung jawabnya.
Tinggalkan komentar