JAKARTA – Di tengah gejolak ekonomi global yang masih membayangi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengumumkan kabar baik yang patut disorot. Tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Tanah Air dilaporkan mengalami penurunan signifikan sepanjang tahun 2025. Capaian ini menjadi indikator penting resiliensi ekonomi nasional di tengah tantangan yang tidak mudah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI pada Kamis (2/7/2026), memaparkan data terkini yang menggembirakan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat melorot menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, sebuah penurunan dari 4,91 persen di periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut, persentase penduduk miskin juga berhasil ditekan menjadi 8,25 persen pada September 2025, dari angka 8,57 persen pada September 2024.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. "APBN 2025 telah berfungsi efektif sebagai instrumen fiskal yang krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi, memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, serta menopang keberlanjutan agenda pembangunan nasional," ujar Menkeu, seperti dikutip dari mediaseruni.co.id. Berbagai kebijakan fiskal yang diterapkan sepanjang 2025 dinilai telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, pemerintah menggarisbawahi kontribusi paket stimulus ekonomi senilai total Rp110,7 triliun yang digelontorkan sepanjang 2025. Dana jumbo ini dialokasikan untuk beberapa prioritas utama: menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor riil melalui dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor padat karya. Tak hanya itu, stimulus juga menyasar sektor perumahan, program magang, diskon tiket pada masa liburan, hingga inisiatif pemberdayaan generasi muda.
"Capaian ini merefleksikan konsistensi kami dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu," tegas Purbaya. Ia menambahkan, meskipun angka-angka ini menggembirakan, hal tersebut bukanlah tujuan akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi fondasi kuat untuk terus mendorong perbaikan tata kelola ekonomi yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Tinggalkan komentar