Jakarta – Sebuah terobosan signifikan dalam tata kelola ekspor komoditas strategis di Indonesia mulai digulirkan. Danantara, melalui entitas barunya PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), mengumumkan pendekatan kolaboratif dalam penentuan harga komoditas yang akan dibeli. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa patokan harga ini akan didiskusikan secara mendalam dengan para pelaku usaha, sebuah langkah yang diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan optimalisasi pendapatan negara.
Dony menjelaskan, kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa kehadiran DSI sebagai eksportir tunggal tidak merugikan para pengusaha yang selama ini aktif di sektor ekspor. Di sisi lain, pembentukan PT DSI sebagai BUMN ekspor juga mengemban misi mencari keuntungan demi negara. "Akan banyak diskusi yang kita lakukan termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha," ujar Dony dalam konferensi pers di Kantor Wisma Danantara, Minggu (31/5/2026), seperti dikutip mediaseruni.co.id.
Menurut Dony, PT DSI dijadwalkan akan memulai fungsinya sebagai eksportir tunggal untuk komoditas strategis seperti CPO, batubara, dan ferro alloy pada awal tahun 2027. Namun, mulai 1 Juni (tahun berjalan), perseroan sudah akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan ekspor, sembari melakukan evaluasi komprehensif untuk penyempurnaan operasional di tahun 2027. Periode transisi enam bulan ini akan dimanfaatkan untuk dialog mendalam dengan berbagai pihak terkait. "Kita berharap keberadaan Danantara Sumber Daya Indonesia ini memberikan manfaat juga untuk para pengusaha dengan tadi, kan tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Menko bahwa dalam tahapan transisi selama 6 bulan itu kan banyak diskusi yang akan kita lakukan," tambahnya.
Related Post
Pembentukan BUMN ekspor ini bukan tanpa alasan kuat. Danantara berharap DSI mampu menjadi katalisator signifikan dalam peningkatan pendapatan negara. Selama ini, potensi pemasukan negara dari sektor ekspor kerap menyusut akibat praktik-praktik merugikan seperti under-invoicing, transfer pricing, hingga pengalihan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) ke luar negeri. Praktik-praktik tersebut secara langsung mengurangi basis pajak dan devisa yang seharusnya masuk ke kas negara, melemahkan fondasi ekonomi nasional.
"Pendapatan yang tadinya kita suspek ada under-invoicing dan ada transfer pricing harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia," tegas Dony. Dengan demikian, kehadiran PT DSI diharapkan tidak hanya menertibkan tata kelola ekspor komoditas strategis, tetapi juga secara fundamental memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui optimalisasi penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional. Langkah ini menandai era baru transparansi dan akuntabilitas dalam ekspor komoditas strategis Indonesia.
Tinggalkan komentar