mediaseruni.co.id – Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan langkah revolusioner guna meningkatkan standar keamanan dalam layanan transportasi publik di Indonesia. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merumuskan kebijakan baru yang akan mewajibkan adanya proses asesmen khusus bagi jajaran direksi dan komisaris di perusahaan operator transportasi.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pemerintah menyadari bahwa selama ini fokus keselamatan sering kali hanya tertuju pada petugas operasional di lapangan, seperti pengemudi atau teknisi. Padahal, kebijakan strategis yang menentukan standar keamanan sebuah layanan sangat bergantung pada keputusan yang diambil oleh para pemegang jabatan tertinggi di perusahaan tersebut.
Dudy menjelaskan bahwa asesmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pemimpin perusahaan transportasi memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai aspek keselamatan. Tanpa pemahaman yang kuat dari tingkat manajemen, implementasi standar keselamatan di lapangan berisiko menjadi sekadar formalitas belaka.
"Dalam menjaga keselamatan transportasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus memperkuat aturan dan standar keselamatan. Pemeriksaan di lapangan, pengawasan terhadap operator, hingga penindakan terhadap pelanggaran terus ditingkatkan," ujar Dudy dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Konsep asesmen bagi jajaran manajemen ini sebenarnya bukan hal yang asing. Dudy memberikan perbandingan dengan sektor keuangan, di mana para direksi dan komisaris wajib menjalani proses penilaian tertentu. Di sektor perbankan atau keuangan, asesmen tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa mereka yang memegang kendali pengawasan dan pengendalian memiliki kompetensi yang mumpuni sesuai dengan risiko sektor yang mereka kelola.
Pemerintah ingin mengadopsi pola serupa ke dalam industri transportasi. Mengingat transportasi publik melibatkan nyawa masyarakat luas sebagai pengguna jasa, maka tanggung jawab moral dan profesionalitas para pengelolanya harus diuji secara ketat.
"Kami melihat bahwa sektor transportasi, khususnya transportasi publik, di mana kita bertanggung jawab terhadap masyarakat yang menggunakan, kita ingin memastikan bahwa penyelenggara atau perusahaan itu memahami serta mengerti aspek keselamatan," tambah Dudy.
Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan tidak ada lagi celah di mana kebijakan manajemen mengabaikan faktor keamanan demi mengejar keuntungan semata. Jika para direksi dan komisaris sudah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya keselamatan, maka budaya kerja yang mengutamakan keamanan akan terbentuk secara alami di seluruh lapisan organisasi perusahaan transportasi.
Melalui penguatan regulasi ini, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pengawasan ketat tidak hanya akan dilakukan pada aspek teknis armada, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan yang menggerakkan industri tersebut.
Tinggalkan komentar