JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag), sebagai otoritas perdagangan nasional, tengah memfinalisasi rencana krusial untuk mengkaji ulang dan menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat, Minyakita. Langkah strategis ini diambil merespons dinamika geopolitik global yang terus menciptakan tekanan dan tantangan signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro, khususnya pada sektor pangan.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima mandat untuk melakukan kajian keekonomian mendalam terhadap HET yang berlaku saat ini. Hasil kajian tersebut akan menjadi fondasi utama dalam penentuan kebijakan harga ke depan.
"Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Pangan, telah disepakati bahwa Kementerian Perdagangan diminta untuk melakukan kajian keekonomian HET. Ini mengindikasikan bahwa penyesuaian harga memang akan terjadi," jelas Iqbal kepada awak media di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perdagangan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (30/4/2026). Ia menambahkan, "Target kami adalah dalam waktu dekat, kami akan segera menyesuaikan HET tersebut."
Related Post
Iqbal menekankan urgensi penyesuaian ini. Menurutnya, tekanan biaya produksi yang kian membengkak telah membuat margin keuntungan pelaku usaha semakin tergerus. Disparitas antara harga keekonomian dan HET yang ditetapkan pemerintah disebut terus melebar, mengancam keberlangsungan operasional dan pasokan di pasar.
"Situasi ini seharusnya dapat diatasi lebih cepat dibandingkan perombakan aturan sebelumnya. Beban pengorbanan yang ditanggung pelaku usaha dalam konteks HET ini semakin tidak proporsional dan melebar," lanjutnya, menyoroti kondisi yang mendesak.
Lebih lanjut, Iqbal mengisyaratkan bahwa arah penyesuaian harga Minyakita kemungkinan besar akan mengikuti fluktuasi harga komoditas di pasar global. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan industri minyak goreng di tengah gejolak ekonomi dunia. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga ketersediaan pasokan Minyakita di pasaran.
Tinggalkan komentar