Drama Insentif EV 2026: Surat Kemenperin Tak Sampai Menkeu?

JAKARTA – Kepastian mengenai kelanjutan insentif kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) untuk tahun anggaran 2026 masih diselimuti ketidakpastian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara mengejutkan menyatakan bahwa dirinya belum membaca surat permohonan yang diajukan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait kebijakan krusial tersebut. Pernyataan ini sontak memicu tanda tanya di tengah penantian panjang pelaku industri otomotif akan kepastian regulasi yang vital untuk menyokong pasar di tahun baru.

Purbaya, saat dimintai konfirmasi mengenai isu insentif ini, mengakui bahwa surat tersebut kemungkinan besar belum sampai ke mejanya. "Ya mungkin belum sampai ke saya suratnya. Saya belum baca suratnya, saya belum tahu," ujar Purbaya, seperti dikutip pada Minggu (4/1/2026) oleh Okezone Economy.

Kondisi ini menciptakan kegamangan bagi para pemain industri otomotif, khususnya di sektor kendaraan listrik, yang sangat bergantung pada sinyal kebijakan pemerintah yang jelas dan terukur untuk merencanakan investasi dan strategi pasar mereka di masa mendatang. Tanpa kejelasan insentif, proyeksi penjualan dan pengembangan model baru dapat terhambat, berpotensi memperlambat adopsi EV di Indonesia.

Yang menarik perhatian adalah adanya perbedaan informasi yang mencolok. Pihak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya telah mengklaim bahwa usulan skema insentif otomotif 2026 telah resmi dilayangkan beberapa hari sebelum pergantian tahun. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, bahkan membenarkan pengiriman surat tersebut. Disparitas informasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi antar-kementerian dalam perumusan kebijakan ekonomi yang berdampak luas.

Meskipun demikian, Menteri Keuangan memberikan sinyal positif bahwa persoalan insentif ini akan segera ditindaklanjuti. "Saya akan selesaikan itu ya. Terima kasih," imbuh Purbaya singkat, memberikan sedikit angin segar di tengah ketidakjelasan.

Insiden ini menyoroti potensi tantangan koordinasi antar-kementerian dalam perumusan dan implementasi kebijakan strategis. Bagi sektor otomotif, terutama segmen EV yang masih dalam tahap pertumbuhan dan membutuhkan dukungan kuat, ketidakpastian regulasi adalah racun bagi iklim investasi. Investor dan produsen memerlukan kejelasan dan ketepatan waktu dalam kebijakan untuk dapat mengalokasikan modal, mengembangkan teknologi, dan memperluas kapasitas produksi. Lambatnya komunikasi atau penerimaan dokumen sepenting ini dapat mengikis kepercayaan pasar dan berpotensi menghambat akselerasi transisi energi di sektor transportasi.

Oleh karena itu, pasar kini menantikan realisasi janji Menkeu untuk segera menuntaskan persoalan ini, demi terciptanya kepastian yang krusial bagi pertumbuhan industri kendaraan listrik domestik dan pencapaian target emisi nasional.

---