Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan usulan anggaran sebesar Rp604 miliar untuk tahun 2026. Angka ini melonjak tajam dibandingkan anggaran tahun 2025 yang hanya Rp215 miliar. Usulan ini diajukan seiring dengan peran strategis Kementerian BUMN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa pagu indikatif yang diterima dari Kementerian Keuangan hanya Rp150 miliar. Jumlah ini dinilai hanya cukup untuk menutupi biaya rutin seperti gaji pegawai dan operasional minimal.
"Dengan kondisi ini, Kementerian BUMN membutuhkan pendanaan sekitar Rp604 miliar," tegas Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (8/7/2025).
Related Post
Rincian alokasi anggaran Rp604 miliar tersebut meliputi: Rp111 miliar untuk fungsi regulator, Rp118 miliar untuk pengawasan, Rp101 miliar untuk pemegang saham seri A & Perum, Rp117 miliar untuk belanja pegawai, dan Rp157 miliar untuk administrasi & operasional.
mediaseruni.co.id akan terus mengawal perkembangan pembahasan anggaran ini, mengingat peran penting BUMN dalam perekonomian nasional.
Tinggalkan komentar