Saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, juga mengambil langkah untuk menjajaki peluang kerja sama dengan berbagai perusahaan di China.
Langkah tersebut mencakup dua hal utama, yang pertama adalah potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digagas oleh Prabowo.
Kedua, Anindya Bakrie juga menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China guna memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.
“Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen,” ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).
Dalam rangka mendukung program pemerintah yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahunnya, Anindya, bersama dengan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo, serta Wakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd). CCTC, yang merupakan perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, dikunjungi pada Kamis (7/11).
“Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun,” jelas Anindya.
Menurut Anindya, program ini adalah inisiatif pemerintah yang sangat diandalkan, karena dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membantu mewujudkan swasembada papan (tempat tinggal).
“Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Anindya.
Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).
Langkah tersebut didasarkan pada penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang mengatur tentang Penghapusan Piutang Macet bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, serta UMKM lainnya.
“Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China,” tuturnya.
“Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita,” sambung Anindya.
Anindya berharap skema yang tepat dapat diterapkan untuk membantu nelayan dalam menggunakan kapal penangkap ikan berteknologi modern. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan kapal-kapal tersebut, nelayan dapat melakukan pembayaran melalui ekspor produk perikanan, seperti ikan, udang, cumi, dan rumput laut, yang nantinya bisa memberikan kompensasi kepada mitra kerja di China.
“Beli kapal di China dibayar pakai ikan,” ujar Anindya.
Ia memandang bahwa kerja sama ini akan mendorong pertumbuhan galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan serta perbaikan kapal di Indonesia. Meskipun pada awalnya menggunakan produk-produk dari China, diharapkan ke depan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dapat berkembang dan semakin meningkat.
“Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris,” tutupnya.
