Yasonna Laoly, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), baru-baru ini memberikan pengingat kepada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai pentingnya melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.
Dalam rapat yang diadakan di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menegaskan pentingnya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.
Apa yang Dikhawatirkan Yasonna tentang Perbedaan Pendapat?
Yasonna menyampaikan kekhawatirannya bahwa perbedaan pernyataan antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, berpotensi mengganggu stabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
Yasonna menekankan pentingnya komunikasi yang baik agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum melangkah lebih jauh dalam pengambilan keputusan.
Apa Contoh Kerja Sama yang Diberikan oleh Yasonna?
Yasonna, sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, memberikan contoh nyata mengenai pentingnya kerja sama antar kementerian dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Yasonna menyoroti kasus Talangsari 1989 sebagai contoh keberhasilan penyelesaian nonyudisial di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus tersebut, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.
Mengapa Penyelesaian Nonyudisial Diperlukan?
Metode penyelesaian nonyudisial dinilai lebih manusiawi dan mampu meredam ketegangan sosial.
Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memberikan peluang untuk memulihkan hak-hak korban tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Langkah ini dianggap penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum.
Apa Pendekatan yang Harus Ditempuh Kementerian HAM?
Dalam rapat itu, Yasonna menegaskan bahwa Natalius Pigai perlu mencari pendekatan baru untuk menangani 13 kasus pelanggaran HAM yang telah teridentifikasi.
Yasonna mendorong Kementerian HAM untuk melibatkan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, dalam proses ini agar upaya penyelesaian dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Bagaimana Anggaran Dapat Dioptimalkan?
Yasonna mengusulkan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya berasal dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki keterkaitan.
Dukungan ini mencakup bantuan pendidikan bagi keluarga korban serta penyediaan perumahan.
Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan pengoptimalan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat terwujud.
Apa Kesimpulan dari Peringatan Yasonna?
Dari pembahasan ini, jelas terlihat bahwa koordinasi antar kementerian sangat penting dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menegaskan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lainnya merupakan kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.
Ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum serta penegakan hak asasi manusia.
