Bandung, mediaseruni.co.id – Terkait rencana pengadaan sewa helikopter untuk menunjang mobisasi. Wakil gubernur Jawa barat, Uu Ruzhanul Ulum, Angkat bicara.

“Dengan luas wilayah juga konektivitas antar wilayah di Jawa Barat cukup luas,kami sangat membutuhkannya. Kadang ada juga wilayah yang sulit dilalui lintas darat. Terlebih dengan agenda yang cukup padat mengharuskan kami bisa hadir di semua wilayah, maka dengan helikopter dirasa bisa di capai,” kata Uu. Selasa (3/8/21).

Diakui Uu,Jasa penerbangan itu diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintah ditengah luasnya wilayah geografis pemerintah Jawa barat.

“Helikopter itu sebagai persiapan, seandainya ada kegiatan mendesak untuk menjangkau daerah yang jauh. Di Jawa barat terdiri dari 27 kota/Kabupaten dan 5312 desa dan kelurahan,”ucapnya.

Uu pun memberikan contoh ketika itu,dirinya tengah melakukan agenda kedinasan di Kabupaten Pangandaran dan ada juga acara dinas yang mewakili Gubernur di perbatasan Banten,maka antisipasinya bisa gunakan helikopter.

“Dalam satu bulan bisa dua kali atau tiga kali, nah ini memang sudah diperhitungkan dengan matang. Cara menyewa lebih murah dibandingkan membeli, kalau beli itu sekitar Rp 75 miliar sampai Rp 80 miliar, belum perawatan, gaji pilot, sewa garasi,” katanya.

“Sementara di Jabar dengan situasi dan kondisi seperti ini (wilayah geografis luas) harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, menyewa helikopter ini telah ada nomenklatur dari masa pemerintahan gubernur sebelumnya. Ia menegaskan cara berpergian seperti ini, tidak hanya terjadi di masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul.

“Oleh karena itu harapan kami ada permakluman dari masyarakat, tapi ini juga merupakan koreksi, bila ada permintaan dari masyarakat kalau mungkin dianggap cara ini boros atau seperti apa. Akan kami evaluasi lagi dengan melakukan refocusing. Perhitungan kami ini cara yang lebih efisien dan murah, sementara masyarakat ingin dilayani oleh pemerintah dengan prima,” kata Uu.

Lanjut Kang Uu menambahkan, Maka itu dari Pemprov Jabar, menganggarkan untuk persiapan, bukan berarti harus habis. Kalau tidak terpakai, ya bisa menjadi Silpa atau kena repopusi. (Yofa/YM/red)