mediaseruni.co.id – Presiden Prabowo Subianto tampaknya berhasil mencuri hati sebagian besar masyarakat Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan di masa awal kepemimpinannya. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), mayoritas responden menyatakan kepuasan mereka terhadap kinerja sang kepala negara.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa sebanyak 66 persen responden memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Prabowo. Dari angka tersebut, sebanyak 61 persen menyatakan puas, sementara 5 persen lainnya mengaku sangat puas dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang memberikan catatan kritis, di mana 28 persen menyatakan tidak puas dan 6 persen menyatakan tidak puas sama sekali terhadap jalannya pemerintahan saat ini.
Dalam proses pengumpulan data, tim survei mengajukan pertanyaan mendasar kepada responden mengenai persepsi mereka terhadap kinerja Presiden secara umum. Hasilnya, terdapat beberapa faktor kunci yang menjadi alasan utama mengapa masyarakat merasa puas. Komitmen dalam pemberantasan korupsi menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi persepsi positif tersebut dengan kontribusi sebesar 19 persen.
Selain isu integritas, penyaluran bantuan sosial (bansos) juga menjadi pilar penting yang dinilai masyarakat dengan angka 14,5 persen. Program kerja nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga menyumbang 10,7 persen, diikuti oleh program unggulan makan bergizi gratis (MBG) yang mencatatkan angka 6,0 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik.
Namun, di balik angka kepuasan yang tinggi, masyarakat juga menitipkan sejumlah harapan besar dan keresahan yang perlu segera direspons oleh pemerintah. Survei ini berhasil memetakan persoalan mendesak yang menurut responden harus menjadi prioritas utama Presiden Prabowo. Masalah pengendalian harga bahan pokok menempati urutan teratas dengan angka 28 persen, menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi rumah tangga masih menjadi kecemasan utama warga.
Selanjutnya, pemberantasan korupsi tetap menjadi tuntutan krusial dengan angka 19,5 persen. Selain itu, isu lapangan kerja dan upaya pengurangan angka pengangguran juga menjadi perhatian serius bagi 14,7 persen responden.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa temuan ini memberikan gambaran jelas mengenai apa yang menjadi fokus evaluasi masyarakat. Menurutnya, persoalan ekonomi di tingkat rumah tangga, ketersediaan lapangan kerja, serta tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan elemen vital yang menentukan bagaimana masyarakat menilai keberhasilan sebuah pemerintahan.
Survei ini dilaksanakan dalam rentang waktu 12 hingga 20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden sebagai sampel. Menggunakan metode multistage random sampling, survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error di angka ±2,9 persen. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kebijakan ekonomi ke depannya.
Tinggalkan komentar