Mediaseruni.co.id, Purwakarta – Menyikapi perbedaan pendapat antar wakil rakyat di Gedung Putih (DPRD) Purwakarta, Koordinator Bela Purwakarta Aa Komara ingin para alim ulama mengtabayunkan dan mengislahkan perselisihan para wakil rakyat di DPRD.
Aa Komara menilai para pemangku kebijakan masing – masing terlalu memegang teguh pendiriannya, meskipun sama – sama memperjuangkan kebenaran, oleh karenanya dia merekomendasikan tiga hal.
1. Menghimbau Alim Ulama sebagai pihak yang paling berpotensi memberikan nasihat kepada para umaro agar berkonsolidasi baik melalui wadah MUI atau forum apa pun yang melibatkan rohaniawan lintas agama. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengagendakan forum Tabayun yang melibatkan semua pihak yang bertikai dalam hal ini para penyelenggara negara, yaitu pihak eksekutif dan pihak legislatif.
Disamping itu, para pejabat publik ini tentunya memiliki para penasihat/guru, sehingga diimbau para guru/penasihat menjalankan kewajibannya agar asuhannya lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kelompok.
Semoga para Pejabat Publik ini menuruti nasihat dari para alim ulama, rohaniawan, dan para guru nya jangan sampai mengundang Azab Allah SWT, yang akan menjadi korban adalah rakyat Purwakarta, kita baru saja reda dari ujian yang bernama Covid 19.
2. Menghimbau para akademisi, kelompok intelektual untuk menggelar Diskusi Publik yang fokus membahas apa yang sesungguhnya terjadi di gedung dprd dengah turut serta melibatkan pihak pihak yang bertikai, diskusi ini bertujuan agar publik luas faham benang merah nya hingga tak ada lagi pihak yang mengklaim paling benar dari permasalahan yang ada.
Publik sebagai pemegang kedaulatan dan mandat yang diserahkan kepada para wakil rakyat melalui pemilu ini berhak untuk tahu permasalahan yang sesungguhnya secara terang benderang.
3. Jika kedua rekomendasi di atas tidak berjalan efektif , kami menghimbau para stakeholder dan sesiapa saja yang masih memiliki rasa cinta dan menjaga marwah purwakarta di mata dunia, agar sowan kepada lembaga lembaga tertinggi di pusat agar memberikan “pembinaan” kepada para penyelenggara negara di Purwakarta, sebagai sub ordinat pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah dan masih terikat dalam bingkai NKRI.
Pemerintah pusat dan lembaga tinggi negara berkewajiban memberikan teguran dan pembinaan jangan sampai kekisruhan pengelolaan negara di tingkat kota kabupaten seolah menjadi “adat istiadat” baru dan itu tentunya mencoreng marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata dunia.
Jika saja teguran dan pembinaan dari Pusat pun tidak digubris, maka sesungguhnya kita sedang memanggil teguran dari Tuhan, semoga itu bukan Azab yang maha pedih.
Seyogyanya ingatlah kepada Dalem Sholawat, Syekh Baing Yusuf, dan seluruh Pendiri Kota Purwakarta yang telah bersusah payah bahkan berdarah darah membangun dan mempertahankan agar Purwakarta menjadi tempat bernaung, tempat menata hidup yang rukun dan damai.
Jangan salahkan jika di Purwakarta, para remaja masih melakukan Tawuran, mungkin mereka melihat contoh dari para pimpinan dan panutannya melakukan hal yang sama.
Mari maknai setiap peringatan Hari Jadi Purwakarta dari tahun ke tahun, dengan tindakan nyata , mengenang jasa para pendiri Purwakarta dengan merawat kedamaian yang abadi.
Jika belum bisa mensejahterakan keseluruhan masyarakat Purwakarta, paling tidak jagalah keharmonisan. Apa yang terjadi menjadi tontonan dunia dan itu tidak baik bagi kesehatan psikologis generasi penerus purwakarta, karena bapak ibu yang terhormat adalah para suri tauladan/role model bagi masyarakat. (Mds)
Aa Komara
Koordinator Bela Purwakarta
