Mediaseruni.co.id, BATANG – Hampir semua kepala daerah gencar memerangi korupsi. Berbagai terobosan pun dilakukan, dari mengingatkan, sanksi sampai menjalin kerjasama. Lantas, di Kabupaten Batang, apa yang dilakukan Pemerintahnya.
Memorandum of Understanding (MoU) dengan institusi terkait diantara upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk meminimalkan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahannya.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Batang melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Inspektorat, Polres dan Kejari Batang.
Kerjasama itu sebagai tindaklanjut penandatanganan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi APIP dengan APH.
Penandatanganan kerjasama tersebut terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan pada Rabu 25 Januari 2023, di Jakarta.
Kerjasama itu sendiri sebagai upaya meminimalisir tindak pidana korupsi. Selain itu, kerjasama juga untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama aparatur negara dalam menunjang tercapainya pembangunan yang menyejahterakan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki usai mengikuti zoom meeting di Command Center Kabupaten Batang. “Sinergitas APH dengaan APIP sebagai kesatuan dukungan yang perlu ditingkatkan untuk mendukung percepatan penangan tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Kerjamasa pengawasan ini, kata Lani, sudah terbangun sejak tahun 2018 yang selesai di tahun 2023. Maka akan diperbaharu kembali penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara inspekrorat dengan APH.
Lani juga menyatakan, tujuan pengawasan bersama ini sebagai upaya untuk menghindari tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan di semua unusr pemerintah desa maupun Pemkab Batang.
“Potensi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan itu ada di semua lembaga pemerintahan. Maka harus ada pencegahan melalui pengawasan ini,” ujar dia. (tok/mds)
