Tragedi Malabero: Rp50 Juta untuk Korban Tewas, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Kecelakaan kapal wisata Tiga Putra di Pantai Malabero, Bengkulu, Minggu lalu, menyisakan duka mendalam. Tujuh nyawa melayang dan puluhan lainnya luka-luka akibat nahas tersebut. PT Jasa Raharja (Persero) kini bergerak cepat memberikan santunan kepada para korban dan keluarga. Namun, di balik pemberian santunan Rp50 juta kepada ahli waris korban meninggal dan biaya perawatan hingga Rp20 juta bagi korban luka, muncul pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab atas kelayakan kapal dan pengawasan keselamatan pelayaran?

Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menekankan pentingnya keselamatan dalam operasional transportasi wisata. "Kejadian ini harus menjadi alarm bagi semua pihak untuk memprioritaskan keselamatan," tegas Dewi. Ia juga menambahkan bahwa Jasa Raharja telah menyalurkan santunan kepada ahli waris tujuh korban meninggal dunia yang berasal dari berbagai daerah, termasuk Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Korban luka-luka yang dirawat di RS Bhayangkara dan RS HD Kota Bengkulu juga telah mendapatkan jaminan biaya perawatan dari Jasa Raharja.

Selain santunan utama, Jasa Raharja juga memberikan tambahan manfaat berupa biaya ambulans hingga Rp500 ribu dan biaya pertolongan pertama (P3K) hingga Rp1 juta. Total kompensasi yang diberikan menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan angkutan umum sesuai regulasi yang berlaku.

Namun, di tengah upaya penanggulangan dampak tragedi ini, pertanyaan krusial terkait kelayakan kapal Tiga Putra dan pengawasan keselamatan pelayaran masih menggantung. Apakah prosedur keselamatan telah dijalankan dengan benar? Apakah ada kelalaian yang menyebabkan tragedi ini? Investigasi menyeluruh perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang dan memastikan keselamatan para wisatawan di masa mendatang. Kejadian ini menjadi sorotan tajam bagi industri pariwisata dan mengingatkan pentingnya regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif dalam sektor transportasi laut.