Oleh Taufik Fajar, mediaseruni.co.id | Kamis, 12 Februari 2026 | 22:25 WIB
JAKARTA – Bagi sebagian besar rumah tangga, bantuan sosial (bansos) dari pemerintah merupakan penopang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Namun, tak jarang ditemukan kasus di mana nama calon penerima tidak tercantum dalam daftar, menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran. Fenomena ini seringkali berakar pada sistem klasifikasi kesejahteraan yang diterapkan Kementerian Sosial (Kemensos), yakni melalui desil.
Desil merupakan instrumen kategorisasi yang dirancang Kemensos untuk memetakan tingkat kesejahteraan ekonomi setiap rumah tangga. Klasifikasi ini bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Nasional (DTSEN), sebuah basis data komprehensif yang menjadi referensi utama dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Tujuan utama penggunaan desil adalah untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Secara spesifik, rumah tangga yang tergolong dalam desil rendah, yakni Desil 1 hingga Desil 4, menjadi prioritas utama untuk menerima berbagai skema bantuan sosial. Ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta inisiatif bantuan lain yang digulirkan pemerintah guna mitigasi dampak ekonomi pada kelompok rentan.
Kendati demikian, realita di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan. Banyak individu dan keluarga mendapati bahwa data desil yang tercatat di sistem tidak merefleksikan kondisi sosial ekonomi mereka yang sesungguhnya. Disparitas data ini berpotensi menghambat akses mereka terhadap hak-hak bantuan yang seharusnya diterima, padahal secara faktual mereka memenuhi kriteria.
Menyikapi isu tersebut, Kemensos telah membuka kanal bagi masyarakat untuk secara proaktif melakukan verifikasi status desil mereka. Lebih lanjut, mekanisme pengajuan perbaikan data juga disediakan, memungkinkan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara informasi yang tercatat dengan fakta lapangan. Langkah ini krusial untuk memastikan akurasi data dan efektivitas penyaluran bantuan, sekaligus memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemutakhiran data. Dengan demikian, diharapkan program bansos dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi keluarga penerima.
Tinggalkan komentar